Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengatakan visi Ibu Kota Negara (IKN) baru sebagai ‘Kota Dunia untuk Semua’ bisa diwujudkan di Jakarta karena saat ini juga sedang giat berbenah menjadi kota inklusif bagi warganya.
Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/2/2022), mengatakan bahwa IKN secara resmi dicita-citakan menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia masa depan dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa.
“Jakarta mendapatkan dukungan kuat sebagai ibu kota secara historis, spasial, ekonomi dan politik,” ujar Yusuf.
Menurut dia, Jakarta dalam periode yang panjang memiliki bangunan-bangunan monumental yang merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa, dari era orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, yakni Istana Negara, Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), dan sebagainya.
Selain itu, Jakarta juga memiliki pusat transportasi besar yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Hanya saja, dalam 10 tahun terakhir, Jakarta terus disesaki pembangunan dan puluhan proyek strategis nasional.
Mulai dari Kereta Api Ekspres Bandara, jalan tol, Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT), tanggul laut, kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok, Jawa Barat.
“Menanggalkan status Ibu Kota dari Jakarta karena masalah yang menggelayuti adalah tidak bertanggung jawab,” kata Yusuf.
IDEAS memiliki gagasan lain yakni mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota (Capital City) dan menempatkan pusat pemerintahan (Seat of Government) ke kawasan khusus di sekitar Jakarta, sebagaimana Kuala Lumpur-Putrajaya di Malaysia dan Seoul-Sejong di Korea Selatan.
“Dengan demikian, pusat pemerintahan dapat berlokasi tidak jauh dari Jakarta,” ujar Yusuf.
Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan, kebutuhan lahan akan menyusut, di kisaran 5.000 hektare.
Kedekatan jarak Ibu Kota dan pusat pemerintahan juga menurunkan resistensi aparatur sipil negara (ASN) untuk berpindah, karena membuka opsi bagi 207.000 ASN di instansi pemerintah pusat untuk memilih antara bolak-balik (commuting) atau menetap.
“Pada gilirannya, hal ini akan menjamin kinerja ekonomi Jakarta dan sekitarnya, yang menyumbang sekitar 25 persen dalam PDB nasional,” kata Yusuf.
Pemisahan fungsi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi-bisnis dari Jakarta juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan dinamika bisnis, menurunkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempertahankan daya dukung alam terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.
Menurut Yusuf, nilai ekonomisnya sepadan dengan proyeksi biaya pemindahan pusat pemerintahan yang ditaksir IDEAS di kisaran Rp70-100 triliun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)