Isu indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia yang menurun signifikan dari sebelumnya di urutan 46 menjadi ke 63 di 2023, berpotensi mempengaruhi daya tarik investasi.
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Amin AK memaparkan nilai Incremental capital output ratio (ICOR) saat ini sangat tinggi yaitu sekitar 7,3. Artinya dibutuhkan biaya modal 7,3 untuk menghasilkan satu output (produk), di negara ASEAN lainnya ICOR itu di bawah empat.
“Berpengaruh kepada daya tarik investasi itu kan efisiensi. Bagaimana biaya bisa murah, namun keuntungan bisa besar. Borosnya biaya logistik menjadi salah satu penyebab borosnya imvestasi di Indonesia,” kata Amin saat dihubungi inilah.com, Minggu (23/7/2023).
Amin melanjutkan terdapat enam indikator yang dinilai dalam LPI, yaitu perdagangan dan transportasi, manajemen bea cukai dan perbatasan, kualitas layanan logistik, ketepatan waktu pengiriman, kemampuan untuk melacak kiriman, dan harga pengiriman internasional yang kompetitif.
Dari keenam indikator tersebut, katanya, menunjukan kalau Indonesia memiliki nilai yang rendah sehingga menjadi salah penyebab turunnya performa LPI.
“Rata-rata ke-6 hal itu menunjukkan nilai rapor rendah untuk Indonesia. Soal pungutan liar, efisiensi waktu, dan konektivitas antar fasilitas logistik nasional, masih menjadi PR besar bagi Indonesia,” ujar Amin.
Dalam penilaian Amin, kebijakan pembangunan infrastruktur di era presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan sesuatu yang keliru yang mempengaruhi efisiensi biaya logistik, sehingga biaya logistik mahal.
Sebagai informasi, Biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang yang biaya logistiknya hanya 8 persen, Taiwan 9 persen Malaysia 13 persen, China 14 persen, dan Thailand 15 persen.
“Pak Jokowi mengabaikan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga tidak seharusnya Jokowi memunggungi laut dalam pembangunan infrastruktur. Sesuatu yang sebetulnya, ingin diubah oleh Jokowi sendiri diawal pemerintahannya dengan jargon tol laut,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa biaya logistik akan jauh lebih murah jika menggunakan transportasi laut ketimbang darat. Itulah mengapa harga buah impor, ikan impor, dan lain-lain bisa lebih murah dibanding buah lokal atau produk lainnya.
Terlebih, menurutnya, biaya logistik menggunakan transportasi laut sepuluh kali lipat lebih murah dibandingkan menggunakan transportasi darat. Itulah mengapa hampir 70 persen sistem logistik perdagangan dunia menggunakan transportasi laut.
“Pembangunan tol di Indonesia seharusnya berbasis ke pelabuhan sehingga berefek ke ongkos logistik, bukan berbasis proyek seperti saat ini. Selain memangkas biaya secara signifikan, pembangunan infrastruktur berbasis maritim akan menurunkan kesenjangan perekonomian dan daya saing antar daerah, terutama Jawa dan luar Jawa,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa LPI memiliki peran yang sangat penting dan sangat memberi dampak kepada masyarakat, seperti kesejahteraan, biaya hidup lebih baik, kualitas produk dan biaya saing nasional meningkat, dan lapangan kerja terbuka lebar.
“LPI sangat penting, terutama untuk kesejahteraan masyarakat karena semakin baik LPI kita, semakin efisien ekonomi kita. Produk lebih murah, biaya produksi lebih rendah, dan keuntungan bagi industri nasional juga lebih baik,” katanya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk memperbaik kebijakan saat ini. “Perbaiki arah kebijakan pembangunan,”
Pertama, kata Amin, pemerintah harus megutamakan pembangunan infrastruktur berbasis maritim karena kita adalah negara kepulauan.
Kedua, menurutnya, jangan hanya fokus ke pembangunan fisik, tapi meninggalkan pembangunan SDM. Mentalitas aparat (pungli, kerja lelet dan sebagainya) itu masih jadi PR besar. Belum lagi sistem dan teknologi penunjang seperti digitalisasi sistem logistik, kita masih harus berbenah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)