Inflasi Tinggi di 21 Provinsi, Menko Airlangga Minta Kepala Daerah Mampu Turunkan Harga

Terkait kenaikan harga di daerah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan atensi untuk 21 provinsi yang angka inflasinya di atas target pemerintah 3 persen plus-minus 1 persen.

Dalam Rapat Koordinasi dengan Pejabat (Pj) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (16/6/2022), Menko Airlangga mengingatkan daerah untuk terus memantau perkembangan harga khususnya kebutuhan pokok. “Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah,” papar Menko Airlangga.

Pada Mei 2022, menurut catatan Menko Airlangga, 21 provinsi yang angka inflasinya di atas rentang target pemerintah. Tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Beda nasib dengan Maluku Utara yang realisasi inflasi Mei 2022 di bawah target nasional.

“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food,” terang Menko Airlangga.

“Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga juga mengingatkan para kepala daerah untuk mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Per 15 Juni 2022, PMK menyerang hewan ternak di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota.

“Sejumlah strategi telah disiapkan, pemerintah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap. Mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis,” imbuhnya.

Terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Airlangga menjelaskan, untuk implementasi jangka pendek, ditempuh melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan. Difokuskan untuk 35 wilayah prioritas di 2021.

Sedangkan untuk jangka menengah, lanjut Ketum Partai Golkar ini, diutamakan konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.

“Sekarang sedang di-update data social registry yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” tutup Menko Airlangga.