Ditunjuk sebagai penjabat (Pj) kepala daerah, ternyata tugasnya semakin berat. Selain mengatur anggaran daerah, masing-masing pj menjaga stabilitas harga barang (inflasi), khususnya bahan pangan.
Kalau gagal, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, risiko paling apes adalah dicopot, atau tak diperpanjang masa jabatannya.
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa (pj kepala daerah) yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Mendagri Tito mengatakan hal itu sesuai instruksi Presiden Jokowi saat saat di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023). Dia mengaku sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi.
Oleh karena itu, dia meminta agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi. “Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).
Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.
Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.
Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen.
Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.
Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43 persen.
Urusan harga pangan, mendagri Tito tak main-main. Korbannya sudah ada. Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, masa jabatannya tak diperpanjang gara-gara dianggap gagal menekuk inflasi. Kenaikan harga barang, tak mampu dikendalikan.
Mulai Mei hingga Juli 2023, angka inflasi Kota Cimahi masuk 10 tertinggi di Indonesia. Disumbang mahalnya harga cabai. Padahal, Mendagri Tito berkali-kalimengingatkan Pj Kepala Daerah untuk kerja keras turunkan inflasi di daerahnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)