Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pemerintah agar tetap menggelar Pemilu 2024 tepat waktu. Sebab, jika tidak, penundaan pemilu sangat berbahaya lantaran mampu dijadikan senjata politik.
“Jangan sampai pemerintah menciptakan tradisi baru yang buruk di republik ini, dengan menunda pelaksanaan pemilu yang berdasarkan konstitusi ditetapkan selama lima tahun sekali. Hal-hal ini bisa dibuat menjadi senjata-senjata politik di masa depan,” kata Juru Bicara PKB Mikhael Sinaga dalam diskusi virtual bertema ‘Dinamika Politik Jelang 2024’, Sabtu (11/3/2023).
Pernyataan Mikhael sekaligus merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilu 2024. Perintah ini bagian dari beberapa putusan PN Jakpus dalam mengabulkan gugatan Partai Prima. Meski belum berkekuatan hukum tetap, putusan PN Jakpus tersebut telah menuai kontroversi belakangan ini.
Lebih lanjut, Mikhael menjelaskan, pelaksaan pemilu sesuai jadwal juga bagian dari hak rakyat. Oleh karena itu, apabila Pemilu 2024 tak digelar sesuai waktu yang ditentukan yaitu 14 Februari 2024, hal ini sama saja merampas hak rakyat.
Ia menilai, apabila dasar persoalan menyangkut Partai Prima yang tidak bisa ikut pemilu, maka seharusnya partai masalah itu diselesaikan berdasarkan instrumen hukum yang ada tanpa perlu menunda Pemilu 2024.
“(Pemilu harus) jalan terus,” ujar Mikhael menegaskan.
Diana Rizky
Beri Komentar (menggunakan Facebook)