Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan pihaknya mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Ia pun mewanti-wanti seluruh anak buahnya tak untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Netralitas ini justru menjadi isu utama, sehingga kami serius dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya,” kata Burhanuddin saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Burhanuddin menyebut, komitmen Kejaksaan Agung untuk menjaga netralitas tergambar di setiap kontestasi politik di indonesia.
“Jauh sebelumnya, netralitas telah diterapkan kepada seluruh jajaran kejaksaan terkait Pilkada serentak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ujar Burhanuddin, pihaknya telah menerbitkan surat Jaksa Agung nomor B009, 4 Juni 2020 perihal netralitas pegawai dan keluarga besar Kejaksaan Agung selama tahapan penyelenggaraan pilkada.
“Netralitas ini justru menjadi isu utama, sehingga kami serius dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya,” ujar Baharuddin.
Dia mengaku terus menyampaikan kepada seluruh insan Korps Adhyaksa untuk menjaga netralitas dan tidak mencoreng muruah kejaksaan dengan berpihak pada kubu pasangan calon (paslon) atau kelompok tertentu.
Selain itu, ia juga menjelaskan adanya hal baru dalam pola koordinasi penangan perkara pemilu.
“Yaitu jaksa memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pemantauan penuntutan dengan melaporkan secara tertulis setiap kegiatan penuntutan kepada Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu),” imbuhnya.
Sentra Gakkumdu salah satunya bertujuan menjaga netralitas dalam rangka mendukung menyukseskan penyelenggaran Pemilu Serentak 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)