Kemenkeu menjanjikan akan tetap hati-hati dengan risiko utang meski data bulan Juni 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp7.805,19 triliun dari bulan Mei senilai Rp7.787,51 triliun. Utang pemerintah ini memiliki risiko mencakup mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo.
Artinya rasio utang Indonesia saat ini mencapai 37,93 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Mengutip Buku APBN Kita edisi Juli 2023, untuk komposisi utang pemerintah didominasi utang domestik yaitu 72,49 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 89,04 persen.
“Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” demikian seperti Buku APBN Kita edisi Juli 2023, Senin (31/7/2023). Profil jatuh tempo utang Indonesia per Juni 2023 disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Sementara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Kemenkeu menyatakan pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan dan Sustainable Development Goals (SDGs), baik SDG bond dan blue bond.
Sementara ekonom Bright Istitute, Awalil Rizky di akun twitternya mengunggah data dari Bank Indonesia untuk tiga bulan pertama tahun 2023 saja mencapai Rp15.002,52 triliun. Data ini lebih besar dari data yang diungkap Kemenkeu tentang utang per Juni 2023.
Dari data BI, utang publik tersebut antara lain terdiri dari utang pemerintah umum mencapai Rp7.964 triliun. Utang korporasi finansial sektor publik mencapai Rp6.000 triliun dan utang korporasi nonfinansial sektor publik sebesar Rp1.098 triliun. Nominal dan rasionya atas PDB cenderung meningkat.
Sementara, pada hari Minggu (30/7/2023) kemarin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo sudah menjelaskan soal utang di akun twitternya.
“Dengan menghentikan utang (yg selama ini terkendali), maka kita akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas. Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x ; pendidikan naik 1,3x ; kesehatan naik 1,9x ; dan perlindungan sosial naik 3,8x.”
“Matur nuwun utk kritikannya Mas AHY. Semoga ini jadi diskursus yg baik dan menjadi percakapan rasional di ruang publik,” ujar Pratowo.
Penjelasan soal utang tersebut juga untuk menanggapi Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengharapkan pemerintah menghentikan penambahan utang baru.
“Kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN. Ini harus dihentikan. banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang,” tulis AHY dalam status di sosmednya pada 24 Juli 2023.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)