Presiden Jokowi merasa bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5 persen. Namun ada yang membuatnya gundah. Perbankan lebih rajin mmborong surat berharga, ketimbang menggelontorkan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Alhamdullilah dan patut kita syukuri Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu malam (29/11/2023).
Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dan inflasi yang cenderung stabil 2,6 persen, menurut Jokowi, sangat membanggakan jika disandingkan dengan capaian sejumlah negara. Sebut saja Malaysia yang perekonomiannya hanya tumbuh 3,3 persen.
Atau Amerika Serikat yang tumbuhnya 2,9 persen, Korea Selatan 1,4 persen, atau Uni Eropa yang cuman 0,1 persen. “Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain; dengan presiden, dengan perdana menteri, kita bangga banget lho dengan pertumbuhan kita yang masih di kisaran 5 persen,” tutur mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.
Namun ada yang membuat ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu, agak galau. Apa itu? Pelaku usaha mengaku sulit mendapatkan kredit modal dari perbankan. Dengan bahasa perbankannya, likuiditas kering. Pasalnya, bank lebih memilih memborong instrumen keuangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan (kemenkeu) atau Bank Indonesia (BI).
“Jangan, jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara), atau terlalu banyak untuk membeli SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), atau SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), hingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang,” kata dia.
Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh perbankan untuk berhati-hati (prudent) dalam menjalankan bisnisnya. “Saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent. Harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama untuk UMKM. Jangan semuanya ramai-ramai membeli ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh boleh saja, tetapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih baik dari tahun lalu,” ujar dia.
Dia juga menyinggung, rendahnya realisasi belanja pusat dan daerah, yang masing-masing berada di angka 76 persen dan 64 persen. Padahal tahun anggaran 2023, tersisa dua bulan lagi. “Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti. Menkeu (Sri Mulyani) pasti saya telepon (untuk tahu) ini kondisinya seperti apa sebetulnya,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)