Jokowi Ingin Presiden Berikutnya Lanjutkan Kebijakannya, Anies: Ada Namanya Keberlanjutan dan Perubahan

Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menekankan bahwa untuk melanjutkan kebijakan dan program kerja pemerintahan sebelumnya harus merujuk pada konstitusi yang telah dirancang oleh pendiri Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anies menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pemimpin berikutnya mampu meneruskan kebijakan atau program pemerintahannya.

“Jadi ke depannya itu janji kemerdekaan yang menurut saya perlu menjadi perhatian adalah aspek keadilan, kesejahteraan, dan pemberataan itu yang harus kita perhatikan,” ujar Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Anies menegaskan bahwa setiap pergantian kepemimpinan pasti ada yang disebut dengan keberlanjutan dan perubahan.

“Kalau kita perhatikan dalam 78 tahun ini kita memilih untuk setiap lima tahun, menentukan apa yang sudah diraih dan apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depannya,” kata Mmntan Gubernur DKI Jakarta ini.

Karena, lanjut Anies, hasil yang telah diraih oleh negara bukan hanya berkat kerja satu presiden saja atau satu orang saja, tapi kerja banyak presiden sebelumnya dan karya jutaan orang.

“Begitu banyak lintas generasi, pasti dan itulah di dalam seluruh bangsa di dunia,” tutur Anies yang diusung sebagai capres oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam menyatakan bahwa pemimpin ke depan sangat menentukkan masa depan Indonesia. Siapa pun presiden yang nantinya terpilih, Jokowi berharap agar pemimpin masa depan tersebut mampu meneruskan kebijakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

”Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2023 yang di Gelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/7/2023).