Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kelangkaan minyak goreng dalam negeri, padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit atau CPO (crude palm oil).
“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” kata Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).
Jokowi kemudian mengungkap alasan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng mulai 28 April besok.
“Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” ujarnya.
Keputusan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diambil setelah Jokowi memimpin rapat kabinet pada Jumat (22/4).
“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap,” kata Jokowi.
Terkait kelangkaan minyak goreng dalam negeri, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Mereka yaitu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana dan 3 pihak swasta yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Togare Sitanggang.
“Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” kata Jaksa Agung Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)