Kecurangan hampir selalu menghantui setiap pemilihan umum. Pada pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar pada 14 Februari 2024, masalah kecurangan juga membayangi. Tahapan menuju Pemilu 2024 pun sudah diwarnai berbagai dugaan kecurangan.
Bahkan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra menyebut kecurangan sudah terjadi paling kentara sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguntungkan pasangan capres/cawapres tertentu. Ditambah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran berat oleh Ketua MK yang memimpin putusan tersebut.
Laporan-laporan dari lapangan soal tekanan dari kekuasaan juga terima kubu AMIN. “Meski kami tahu tekanan dan beban yang dialami rakyat jauh lebih berat, kami berharap semua pihak yang saat ini berkuasa bisa betul-betul menahan diri dan menjaga netralitas dalam pemilu, karena rakyat tahu dan tidak akan diam saja menghadapi situasi seperti itu,” kata Surya kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (26/11/2023).
Bagi pihak AMIN, kata dia, saat ini tampaknya hanya rakyat yang bisa mengawal proses ini, yaitu rakyat yang melihat praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan terkait Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 bisa berani bersuara dan memastikan publik tahu apa yang terjadi.
AMIN berharap Pemilu 2024 bisa sejuk dan damai serta menghasilkan pemerintahan yang tidak hanya legitimate tetapi juga bermanfaat bagi rakyat. “Hanya di tangan kita lah ini bisa terwujud. Ini adalah perjuangan kita semua.”
Jubir Timnas AMIN lainnya yang juga menjabat Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq juga mencermati potensi kecurangan tentu ada, yaitu ketika ada sekelompok orang yang mencoba menggunakan kekuasaan dengan melakukan upaya penggiringan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak boleh diintervensi, seperti aparat desa dan lain-lainnya.
“Tetapi saya yakin kesadaran kita dalam berdemokrasi sudah dewasa, sehingga pihak-pihak tersebut akan menghentikan upayanya, termasuk juga ancaman, kecurangan, dan lainnya, termasuk berita-berita hoaks dan sebagainya,” ujar Maman Kepala Inilah.com di Jakarta, Minggu (26/11/2023).
Disinggung apakah sejauh ini sudah ada laporan kecurangan terhadap pihaknya terkait baru-baru ini pasangan AMIN bakal dilaporkan hanya karena soal pantun, menurut Maman, sejauh ini belum melihat ada laporan resmi yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kecuali ketika sebelum penetapan, pihak kami, pihak AMIN sempat melaporkan pelarangan bicara Anies Baswedan di Bandung yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat. Maka kami melaporkannya ke Ombudsman,” ungkap Maman.
Sedangkan Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Imam Priyono menyebutkan sampai saat ini Tim Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud memang mendeteksi segala potensi terjadinya kecurangan. Hal ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat terkait dengan potensi-potensi kecurangan atau dugaan kecurangan yang belakangan laporannya semakin masif.
TPN Ganjar-Mahfud juga sudah membuat sebuah hotline untuk mengadukan kecurangan di 0800-1503-335. Dengan adanya hotline pengaduan ini semakin masif informasi dari masyarakat, relawan, dan dari kader yang masuk ke TPN Ganjar-Mahfud. “Sampai saat ini kami terus mengumpulkan, mengkoleksi sampai nanti langkah-langkah hukum ke depan. Itu di ranahnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud,” ujar Imam kepala Inilah.com di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Imam mengaku pihaknya sudah mengingatkan agar jangan sampai terjadi kecurangan karena ke depannya akan mengakibatkan perpecahan, bahkan hancurnya demokrasi Indonesia. “Kalau kecurangan ini dibiarkan itu kan jadi kacau. Itu yang sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah bersuara, kami sudah berteriak.”
Ia menekankan jika ada aparat penegak hukum yang mengajak warga untuk mendukung calon presiden tertentu maka tentunya sangat mengkhawatirkan. “Kalau ini dibiarkan terus dan semua bermain ugal-ugalan kayak begini ya berbahaya untuk keselamatan demokrasi kita,” lanjut Imam menegaskan.
Antisipasi Kecurangan
Sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu, Maman Imanulhaq mengajak seluruh kader-kader partai koalisinya dan juga relawan untuk membunyikan alarm, kentongan, dan lain sebagainya agar tidak ada kecurangan, tidak ada ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.
“Biarkan proses demokrasi ini berjalan secara transparan, jurdil, dan juga kondusif sehingga AMIN akan menjadi pihak yang selalu menekankan kembali pentingnya menegakkan demokrasi atas dasar-dasar yang persaudaraan dan nilai-nilai cinta kasih, yang memang diajarkan di bangsa ini,” tutur Maman.
Maman juga berharap pesta demokrasi ini betul-betul menghasilkan suara bagi perubahan di tengah masyarakat daripada kegaduhan-kegaduhan yang tidak substansial.
Serupa dengan Maman, Iman Priyono mengaku pihaknya juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan melawan setiap bentuk kecurangan. Pihaknya saat ini, yakni seluruh organ TPN Ganjar-Mahfud dan semua relawan lebih sensitif melihat di lapangan. Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud membuka hotline dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan.
“Pertama, melakukan upaya preventif dan preemtif kalau bahasanya penegak hukum. Karena di satu sisi kami berharap upaya kami ini juga mem-warning, ayolah kita berdemokrasi dengan baik sesuai konstitusi. Jadi yang dilakukan untuk antisipasi, setidaknya itu,” tutur Imam.
Selain itu, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi jangan membiarkan kalau ada tindakan-tindakan kecurangan. “Jangan diam saja, kita harap justru media dan juga masyarakat ikut menjaga demokrasi kita.”
Menurut Imam, pilpres bukan cuma soal menang atau kalah. Namun yang dikhawatirkan yang menang tidak bisa berpuas diri, dan yang kalah kecewa. “Nah ini yang bahaya. Yang kita harapkan kan menang atau kalah puas,” kata dia.
Perlawanan
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengingatkan bahwa bila sampai terjadi kecurangan bisa menimbulkan perpecahan jika kemudian lawan-lawan yang dicurangi akan melakukan perlawanan secara serius.
Namun sepengetahuan Feri, tidak ada hal yang bisa dikatakan upaya perlawanan serius, sebab meskipun pihak yang dicurangi sudah mentok menempuh jalur hukum dan segala macamnya, tetapi juga tidak dapat membuktikan kecurangan telah berlangsung secara masif, sistematis, dan terstruktur.
“Dan kalau dilihat ya sepanjang rezim mampu menguasai jalannya permainan, maka semua orang akan ditindas, tetapi tidak akan mampu melakukan perlawanan, karena diancam oleh kekuasaan itu sendiri,” ujar Feri saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Jadi, menurut pendangan Feri, potensi timbulnya keributan akibat kecurangan sangat bergantung. “Mudah-mudahan tidak terjadi kecurangan ya. Oposisi mulai memikirkan cara-cara brilian untuk membuktikan kecurangan dan menimbulkan kesadaran sehingga rezim dipermalukan sendiri untuk tidak melakukan kecurangan pemilu,” tuturnya.
Ia menilai tidak ada keseriusan dari penyelenggara pemilu untuk mengusut tuntas kecurangan bila pihak yang melakukan kecurangan dari kubu penguasa. “Penyelenggara pura-pura tidak tahu saja atau kalau ada laporan mereka akan merespons ini tidak terbukti dengan berbagai cara. Padahal sangat terpampang di depan mata kecurangan tersebut,” tegas Feri.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati memastikan jika terjadi kecurangan pemilu secara umum tentunya berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi.
Namun menurut Wasisto, kecurangan pemilu itu tidak akan sampai pada perpecahan, asalkan semua kontestan tetap pada komitmen siap menang dan siap kalah dalam pemilu sehingga tidak berdampak ke ruang publik.
“Kita belum memulai masa kampanye resmi jadi kita belum tahu data soal kecurangan pemilu yang dimaksud,” ujar Wasisto kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (24/11/2023). (Diana Rizki/ Vonita Betalia)
Beri Komentar (menggunakan Facebook)