Debat calon presiden (capres) pada Selasa (12/12/2023) malam banyak meninggalkan beberapa perdebatan khususnya terkait pernyataan para capres saat sesi menanggapi satu sama lain.
Salah satu istilah yang belakangan menjadi perhatian adalah soal keberadaan ‘orang dalam’ atau ordal yang membuat Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku kesal.
Menyikapi hal ini, pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pernyataan Anies soal fenomena ‘Ordal’ tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
Pasalnya, Anies seperti ‘menepuk air di dulang terpercik muka sendiri’ saat menyampaikan soal fenomena ‘ordal’ tersebut.
Menurut Trubus, fenomena soal ‘Ordal’ ini pernah terjadi pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Anies banyak mengangkat orang-orang dekatnya untuk duduk di posisi tertentu, contohnya seperti Komisaris LRT Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Dia pernah menjabat sebagai gubernur terus ada orang-orang dekatnya juga yang masuk menjabat posisi-posisi “orang dalem”. Kayak LRTJ, (eks) Komisaris Jakpro, itu kan orang dekatnya. Yang di TGUPP “orang dalam” semua,” ujar Trubus seperti dikutip, Rabu (13/12/2023).
Dengan fakta tersebut, pernyataan Anies ini seperti menunjuk pada diri sendiri. Sebab selama menjabat sebagai gubernur, kata Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat pada posisi strategis.
“Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami “orang dalam” ini kan jadinya seperti terpercik muka sendiri jadinya,” terang Trubus.
Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab, Anies terpilih menjadi gubernur DKI karena diusung oleh partai politik yang menjadi oposisi. Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan.
“Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,” kata Trubus.
Lebih lanjut, dia menilai pernyataan Anies saat debat calon presiden membuat masyarakat bingung. Sehingga pernyataan-pernyataan Anies membuat masyarakat ragu, khususnya soal isu ‘orang dalam’.
“Menyebabkan keragu-raguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan, malah jadinya keraguan. Kasihan tim kampanyenya juga,” kata Trubus.
TGUPP Dibuat Era Kepemimpinan Jokowi
Sebagai informasi, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta awalnya dibentuk pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) usai menang pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Setelah itu TGUPP ini berlanjut pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga kepemimpinan Anies Baswedan.
Pada masa kepemimpinan Ahok, jumlah Anggota TGUPP bertambah menjadi 9 orang. Namun di era Anies aturan TGUPP itu diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019. Dalam aturan ini jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi, karena tergantung kebutuhan dari Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, Anies menyinggung tentang fenomena “orang dalam” atau “Ordal”. Menurut calon presiden nomor urut satu itu, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur.
“Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal, mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal. Ada ordal dimana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur,” kata Anies saat menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat perdana capres di Kantor KPU, Selasa (13/12/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)