Kereta Cepat ke Surabaya, Menteri Etho Enggan Ganti-ganti Investor

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi berlanjut ke Kota Surabaya. Meskipun akan mengundang banyak polemik karena besarnya prosentase utang dan lamanya konsesi proyek.  

Pemerintah China berpotensi akan digandeng lagi menjadi negara mitra yang bakal menggarap proyek lanjutan tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui pernyataan tersebut sudah dilontarkan Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan usai mengajak PM China mencoba KCJB, Rabu kemarin.

“Kereta Api Cepat kita lanjutkan sampai Surabaya, karena ini sudah jalan. Karena kalau ganti-ganti negara, ganti-ganti sistem, itu perlu waktu yang lama,” ujar Menteri Etho, panggilan tenarnya, saat mengunjungi media center pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center Senayan, Kamis (7/9/2023).

Meskipun hatinya sudah tertambat dengan pinjaman pemerintah China, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama proyek dengan negara lain. Walaupun kemungkinan besar kerja sama pembangunan proyek kereta cepat bakal dilakukan lagi bersama China.

Jepang, misalnya, disebut akan bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan kereta api di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tetapi bagi Menteri Etho, merupakan jalan tengah dan opsi terbaik yang bakal dipilih pemerintah.

Dia menyatakan, hal tersebut juga diharapkan mematahkan opini yang berkembang mengenai penyediaan karpet merah dari pemerintah kepada negara tertentu.

“Biarkan Jepang bangun kereta api lain, Tiongkok kereta api lain, kita bangun LRT, tidak apa, yang penting percepatan. Karena logistik melalui KA adalah yang paling efisien,” ucap Etho.

Konsorsium PT KCIC

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang juga bertanggung jawab atas pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perusahaan itu merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co Ltd atau 40 persen saham.

Namun dari total anggaran KCJB, sebanyak 75 persen merupakan pinjaman dari China Development Bank. Berapa total biaya proyek KCJB?

Biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun, nilai investasi KCJB tersebut setara dengan pembangunan 1.081 Kilometer Tol Trans Sumatera.

Jangan lupa soal masa konsesi KCJB terbilang sangat lama yakni mencapai 80 tahun. Padahal konsesi jalan tol yang rata-rata adalah 40 tahun dan maksimal 50 tahun.

Konsorsium pemerintah terdiri dari empat perusahaan milik negara. Mulai dari PT Wijaya Karya yang menjadi pemegang saham paling besar, yakni 38 persen. Lalu, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI masing-masing memiliki 25 persen saham. Sisanya dipegang oleh Jasa Marga, sebesar 12 persen.