Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai aktivitas media sosial perlu diawasi menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024. Sebab media sosial menjadi bagian dalam tahapan sosialisasi dan kampanye Pemilu.
“Media sosial ini masih dalam area tak bertuan lah, untuk itu medsos perlu di awasi, medsos punya peserta pemilu, namun yang masalah adalah medsos di luar peserta pemilu. Buzzer dan kawan-kawan, ini juga harus kita batasi,” kata Bagja di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).
Menurut dia, saat ini seluruh organisasi masyarakat bahkan media televisi sudah memiliki media sosial. Hal itu berpotensi menjadi buzzer dan menyampaikan berita bohong.
“Jadi kami ke depan sudah mulai misalnya dengan teman-teman platform mengenai politisasi SARA, hoax, dan black campaign bersama KPU kita akan membuat gugus tugas baru mengenai medsos dan platform medsos tentang pemberitaan hal-hal yang termasuk tentang pemilu,” jelas dia.
Meskipun begitu, Bagja mengaku yakin bahwa media sosial milik peserta pemilu tidak akan menyerang peserta lain. Sehingga, hal ini tidak menjadi masalah bagi partai politik peserta pemilu.
“Hampir, 2019 itu lima akun medsos, tidak ada yang kemudian menyerang. Sekarang itu kan 10 apa 20 medsos, diperbolehkan untuk peserta pemilu, saya yakin ini enggak ada masalah,” ucap Bagja.
Untuk itu, Bagja berharap para media mainstream baik televisi maupun elektronik untuk tidak menjadi buzzer terhadap berita bohong dan ujaran kebencian dalam Pemilu 2024.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)