Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkat Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mendorong parpol menggulir hak angket di DPR RI untuk membongkar dugaan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilpres 2024.
Menurut Ray, parpol yang pernah membuat pernyataan mendukung hak angket akan dihukum rakyat karena tidak menepati janjinya bila tidak digulirkan.
“Hukuman itu bisa dalam bentuk rakyat tidak mendukung calon yang didukung parpol tersebut di pilkada serentak yang akan berlangsung, pada November 2024,” kata Ray dalam keterangannya, Sabtu (30/3/2024).
Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa jangan sampai hak angket dibentur pada pemakzulan presiden, karena tujuan dari hak angket adalah untuk membongkar dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak sah untuk pemenangan paslon tertentu.
Ray menilai lebih baik hak angket digulir untuk mengetahui benar atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, politisasi bansos, pengerahan aparatur negara dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
“Kalau tidak terbukti, pemenang pemilu makin legitimate dan presiden terbebas dari asumsi menggunakan kekuasaan. Jika terbukti, ini jadi modal untuk mengevaluasi. Jadi jangan khawatir angket ubah hasil pemilu, ini sulit. Hak angket tidak berbahaya, malah mencerdaskan publik,” jelas Ray.
Selain itu, Ray menekankan ada tiga hal yang membuat parpol belum menggulirkan hak angket. Pertama, masih ada saling tunggu di antara parpol siapa yang akan memimpin. Kedua, belum tumbuh rasa percaya di antara parpol. Ketiga, sikap pragmatis di antara elite parpol.
Ia menegaskan bahwa hal penting saat ini bagi parpol adalah membuktikan bahwa hak angket berjalan, agar rakyat tidak menilai parpol hanya manis di bibir.
“Buktikan kepada rakyat tidak manis di bibir, kalau nanti tidak didukung di paripurna tidak masalah, tetapi yang penting ini sudah dilaksanakan. Seperti PKS, PKB, Partai Nasdem (partai koalisi perubahan), karena mereka sudah berulangkali mengatakan mendorong angket, mestinya tidak boleh mundur,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)