Konsensus Lima Poin Tetap Jadi Rujukan Penyelesaian Konflik Myanmar

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat tetap menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan bagi organisasi regional tersebut dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/2023) pada periode keketuaan Indonesia. Selanjutnya, Laos akan melanjutkan keketuaan bergilir ASEAN tahun depan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk membentuk troika antara keketuaan tahun berjalan (Indonesia) beserta keketuaan sebelum (Laos) dan selanjutnya (Malaysia) untuk keberlanjutan penanganan isu Myanmar.

“Keterwakilan non-politis Myanmar dipertahankan,” kata Menlu Retno kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Para pemimpin juga telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin. Para pemimpin ASEAN menyimpulkan bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan konsensus tersebut, lanjut Menlu Retno.

Oleh karena itu, ASEAN sepakat untuk tidak mengizinkan Myanmar memimpin blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

ASEAN selama ini telah melarang para pemimpin junta menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.

Menlu Retno mengatakan bahwa pertemuan para pemimpin di Jakarta juga mengapresiasi upaya Indonesia –sebagai ketua ASEAN– dalam melakukan pendekatan dengan seluruh pihak di Myanmar serta meningkatkan dan melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

Selama keketuaannya di ASEAN, Indonesia dalam sembilan bulan terakhir telah melakukan 145 engagements dengan berbagai pihak di Myanmar. Menlu Retno menyebut capaian itu merupakan adalah yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN.