Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) karena ingin mengedepankan hasil dari kebijakan tentang kesehatan dibanding dengan menghabiskan anggaran negara. Hal ini berkaitan dengan isu mandatory spending atau pengeluaran wajib yang gencar dibahas.
“Kita mempelajari di seluruh dunia mengenai spending kesehatan,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Menurutnya, alasan orang banyak menghabiskan uang dalam kesehatan karena adanya alasan untuk hidup lebih lama. Budi menyebut rata-rata hidup manusia menjadi patokan seberapa besar anggaran yang diperlukan untuk digunakan.
“Kenapa orang pengen sehat karena enggak mau meninggal cepat, gitu kan?,” ujar Budi.
Berdasarkan hasil kajiannya, negara yang paling besar menggunakan anggaran kesehatan adalah Amerika Serikat dengan $12.000 atau sekitar Rp180,6 juta (kurs Rp15.051 per dolar AS) perkapitanya hanya mampu membuat rata-rata hidup warganya 80 tahun. Sedangkan di Kuba, usia rata-rata masyarakatnya 80 tahun dan pemerintah hanya menggelontorkan dana $1.900 atau sekitar Rp28,5 juta .
“$12.000 outcome-nya 80 tahun versus $2.000 outcome-nya 80 tahun,” ucap Budi.
Selain itu, ia juga membandingkan anggaran dengan rata-rata usia 84 tahun dari masyarakat Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Di Jepang, pemerintah menganggarkan $4.800 atau sekitar Rp72,2 juta, di Korea Selatan pemerintahnya mengeluarkan $3.600 (Rp54,1 juta) dan di Singapura hanya mengeluarkan $2.800 (Rp42,1 juta) untuk kesehatan.
“Apa yang kita pelajari dari sini, besarnya spending (pengeluaran) tidak menentukan kualitas dari outcome,” jelas Budi.
Budi menjelaskan tidak ada data yang membuktikan bahwa semakin besar anggaran yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula derajat kesehatan masyarakatnya. Ini membuktikan bahwasa sistem kesehatan di berbagai negara tidak transparan.
“Orang misalnya disunat di puskesmas biaya berapa (dibandingkan) dia sudah ke Rumah Sakit Umum biayanya berapa kali lipat lebih mahal,” ujar Budi.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya serta pemerintah ingin lebih berfokus bagaimana memanfaatkan anggaran tersebut sebaik-baiknya, bukan melakukan pemborosan.
Pada akhirnya, Budi berharap bahwa kejadian pemborosan anggaran yang sudah dilakukan oleh negara lain, tidak terulang di Indonesia.
“Jadi itu fokusnya jangan ke spending fokusnya harus ke program hasilnya, jangan ke input tapi ke outcome dan input,” ucap Budi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)