Menjelang tahun politik, realisasi APBN 2023 sudah ditargetkan banyak dinikmati masyarakat kurang mampu. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pengeluaran dari APBN juga ikut membantu kelompok-kelompok kurang mampu seperti petani, nelayan bahkan sektor pendidikan. Bagaimana pengawasannya?
Seperti petani dengan memberikan bantuan benih, mulsa dan pupuk organik senilai Rp 463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) Rp 250 miliar, dan bantuan ternak Rp 62,4 miliar. Serta bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 19,2 miliar.
Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk program Indonesia Pintar kepada 11,07 juta siswa. Kemudian, Rp 6,1 triliun untuk program KIP Kuliah kepada 718,7 ribu mahasiswa.
“Program Indonesia Pintar yaitu beasiswa bagi 11,07 juta siswa dari keluarga yang tidak mampu agar mereka tetap bisa sekolah dan tidak drop out. APBN juga membantu biaya operasi sekolah (BOS) sebesar Rp 7,1 triliun ini terutama dari Kementerian Agama dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 197 PTN,” katanya seperti mengutip dalam acara APBN KiTa di Jakarta, Jumat (11/8/2023)..
Sementara belanja lainnya dialokasikan untuk bantuan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun dan bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak Rp 1,22 triliun.
Sementara selain mendapatkan PKH dan kartu sembako, kata Menkeu, kelompok rentan ini juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN yaitu Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta. Artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta yang tidak mampu.
“Sehingga apabila mereka sakit, mereka tetap bisa mendapatkan perlakuan dan pelayanan kesehatan tanpa mereka membayar. Itu adalah APBN yang hadir bagi kelompok yang paling rentan,” katanya.
Per Juli 2023, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2023 mencapai Rp 1.020,4 triliun atau sekitar 45,4 persen dari pagu anggaran. Total belanja ini sedikit kontraksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun 2022.
Dari total belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua bagian besar yakni untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 493 triliun dan belanja non K/L senilai Rp 527,4 triliun.
Untuk program keluarga harapan ini Rp 14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Selain itu mereka juga mendapatkan kartu sembako Rp 22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)