Dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi yang mengalami kekurangan pupuk subsidi. Celakanya, ke-11 provinsi itu termasuk lumbungan pangan nasional. Wajarlah bila banyak petani selalu mengeluhkan soal ketersediaan pupuk bersubsidi yang menjadi haknya.
Dan, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman yang menyebut adanya 11 provinsi masih kekurangan pupuk subsidi. ”Kami sudah keliling lumbung padi Indonesia di 11 provinsi. Keluhannya satu yang menonjol, yaitu pupuk. Dan di Pekalongan kemarin, Presiden Jokowi sudah menyatakan pupuk subsidi akan ditambah,” ujar Mentan Amran dikutip Kamis (4/1/2024).
Sebagai informasi, anggaran pupuk selama ini hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp25 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, kata dia, pemerintah hanya bisa mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 7,8 juta ton. Atau sepertiga dari usulan kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
Di sisi lain, Mentan Amran memastikan tentang pencabutan Permentan Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi. Beleid tersebut dinilai menghambat akses petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Saudara kita yang di hutan desa (LMDH) itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita,” sambungnya.
Pada Selasa (2/1/2024), Presiden Jokowi mengatakan, anggaran pupuk bersubsidi pada tahun ini, ditambah Rp14 triliun. Diharapkan, tidak adalagi petani yang mengeluhkan sulit mendapatkan pupub subsidi.
“Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp 14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan kekurangan pupuk yang ada di lapangan,” kata Jokowi di Banyumas, Jawa Tengah.
Saat ini, kata Jokowi, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengajukan tambahan anggaran pupuk bersubsidi Rp14 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Diharap usulan tersebut bisa segera dieksekusi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)