Monitoring Eks Napiter Lemah, Program Deradikalisasi BNPT Perlu Dievaluasi

Program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih kurang maksimal, bahkan bisa disebut gagal. Pasalnya peran kontrol kurang dijalankan.

Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menyebut terjadinya peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, Jawa Barat merupakan pukulan telak bagi BNPT.

Dia menilai peran vital instansi yang dipimpin Komjen Pol Boy Rafli Amar itu gagal dalam menjalankan program deradikalisasi sebab tidak dibarengi dengan monitoring ketat pasca eks napi teroris (napiter) terbebas dari jerat penjara.

“Kadang proses (re-integrasi napiter ke masyarakat) seperti tidak mudah. Butuh pengawalan ketat dari aparat yang punya kewenangan khususnya BNPT atau dari densus agar bertul-betul dia bisa terintegrasi dengan baik dikehidupan sosial masyarakat. Kalau ini gagal saya bilang ini reintegrasi failed,” kata Harits kepada inilah.com saat dihubungi, Rabu (7/12/2022).

Ia memahami bahwa memang monitoring eks napi teroris memang tidak mudah. Namun hal ini bukan menjadi alasan bagi BNPT selaku garda terdepan dalam penanganan tindak terorisme secara nasional.

“Tidak serta merta muncul keinginan napiter untuk berbuat kembali, itu pasti ada stimulan-stimulan sebelumnya. Ada prakondisi. Di sinilah pentingnya peran BNPT atau instansi yang terkait itu betul-betul dari anggaran yang ada itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengawal mantan-mantan napiter ini, dari banyak kasus aksi teror kan dilakukan oleh mantan napiter,” jelas dia.

Lantas dia pun mempertanyakan ihwal sejumlah mekanisme yang dilalui para napi teroris sebelum dinyatakan bebas, mengingat pelaku teror di Polsek Astana Anyar adalah eks napi teroris. Harits meminta adanya solusi nyata.

“Nah ini perlu evaluasi lah. Karena uang yang dipakai kan bukan uang pribadi. Uang negara uang rakyat. Kalau kemudian masih ada terus orang-orang seprti ini gimana coba?,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Santoso menegaskan bahwa adanya peristiwa bom bunuh diri tersebut mengindikasikan BNPT kecolongan.

Lebih lanjut, Santoso meminta program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. “Peristiwa bom bunuh diri ini BNPT kecolongan. Semestinya aparat penegak hukum bertugas mengantisipasi,” kata Santoso, Rabu (7/11/2022).

Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menolak disebut bahwa instansi yang ia pimpin kecolongan, karena terjadi peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanya Anyar Bandung.

Boy menjelaskan, pelaku teror selalu berusaha menjalankan aksi secara rapih, senantiasa melakukan pengamatan mendalam sebelum mengeksekusi rencananya.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat di lapangan guna menganalisis dampak dari peristiwa, sekaligus mencari masukan untuk langkah-langkah pencegahan.

“Koordinasi ini terus dijalankan dan petugas kami ada di sana, di Bandung di bawah deputi, dua bidang penegakan hukum ada di sana saat ini. Jadi dampak dari peristiwa ini kami yakin perlu waspada lanjut, karena apa, karena tentu kita tidak ingin (peristiwa ini terjadi) ada (di) tempat lain,” papar Boy, Rabu (7/12/2022).