Era Jokowi berkuasa, tingkat kemiskinan memang ada penurunan. Tapi hanya ‘secuil’ dibandingkan utang pemerintah yang terus menggunung. Sepanjang 2014-2022, kemiskinan hanya turun 1,39 persen sedangkan utang meroket 196 persen.
Paparan itu disampaikan Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam Orasi Kebangsaan Gatot Nurmantyo dan Tokoh Indonesia (OKE GANTI) di Al Jazeerah Function Hall Polonia, Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023).
“Tingkat kemiskinan selama periode 2014-2022 hanya turun 1,39 persen. Padahal utang pemerintah naik pesat, mencapai 196 persen, dalam kurun waktu tersebut. Yaitu dari Rp2.609 triliun menjadi Rp7.734 triliun, atau naik Rp5.125 triliun,” papar Anthony dalam rilis kepada Inilah.com, Jumat (23/6/2023).
“Oleh karena itu, rakyat pantas bertanya, dan menggugat, untuk apa penambahan utang pemerintah sebesar itu, karena tidak memberi manfaat kepada mayoritas rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Untuk periode 2019-2022, kata dia, tingkat kemiskinan naik 0,35 persen, di tengah kenaikan utang pemerintah sebesar 62 persen, dari Rp4.785 triliun menjadi Rp7.734 triliun. Atau naik Rp2.949 triliun.
“Sedangkan pendapatan negara untuk periode tersebut juga naik 34 persen, dari Rp1.961 triliun menjadi Rp2.626 tirliun, atau naik Rp665 triliun. Ironi. Pendapatan negara naik tinggi, utang pemerintah meroket, tetapi jumlah rakyat miskin juga bertambah banyak,” terangnya.
Di lain sisi, defisit APBN 2022 sudah dianggarkan Rp868 triliun. Tetapi, realisasi defisit hanya Rp464 triliun. Jauh lebih rendah dari anggaran. Sedangkan penarikan utang dan sisa lebih anggaran yang tidak digunakan untuk belanja negara mencapai Rp119 triliun. Kebijakan fiskal seperti ini secara terang-terangan bertentangan dengan kepentingan rakyat: memiskinkan rakyat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)