Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai utang negara yang dibebankan kepada masyarakat saat ini sudah sangat tinggi. Menurutnya, pemerintah terlalu sembrono dalam berutang.
“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar,” kata AHY dalam pidato politiknya di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
AHY mengingatkan tidak sedikit negara yang terlilit utang berujung krisis hebat. Untuk itu pihaknya menyarankan pemerintah jangan hanya berpikir perkembangan ekonomi jangka pendeknya saja, namun harus disertai pula konsekuensi jangka panjangnya. “Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan,” ungkap AHY.
Ia mengatakan utang yang semakin meroket tajam, akan mempersempit ruang gerak fiskal. Berdasarkan penelusurannya, utang negara saat ini telah mencapai lebih dari Rp7.800 triliun per Maret 2023. “Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar,” ungkap AHY.
AHY berhitung, jika rata-rata bunga utang mencapai kurang lebih Rp400 triliun per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya.
Dan yang lebih parah lagi, sambung dia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan fiskal rakyat Indonesia untuk membayar utang masih rendah serta membebankan APBN.
Untuk itu, AHY menekankan pemerintah maupun BUMN wajib mengontrol serta membatasi laju pertumbuhan utang, salah satunya dengan tidak membangun infrastruktur mengandalkan dana pinjaman tersebut. “Infrastruktur memang penting. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan kebaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini,” jelas AHY.
Berutang boleh saja, asal terukur. Ia menyarankan pemerintah menyortir proyek infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dan perlu diprioritaskan. Selain itu, pastikan juga pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN serta kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta, juga sebuah pilihan.
“Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” ungkap AHY.
Kemudian, tambah AHY, pemerintah juga perlu pastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antarsektor seperti antara nasional dan daerah juga antara kota dan desa.
Guna mencegah ketimpangan infrastruktur, AHY berpendapat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perlu dihidupkan lagi. “Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” pungkas AHY.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)