Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduga keluhan para pengusaha yang kesulitan mencari pendaaan karena arus uang lebih banyak masuk ke instrumen surat berharga seperti SBN atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Usai mendapatkan keluhan tersebut, Jokowi bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. “Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN, atau terlalu banyak untuk membeli SRBI, atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang,” ujar Jokowi bercerita.
Untuk itu, Jokowi mendesak perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UKM). Perbankan seharusnya lebih fokus mempertebal portofolio di surat berharga negara (SBN), sekuritas rupiah Bank Indonesi (SRBI), atau sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI).
“Saya tadi sampaikan ke Pak Gub (Gubernur BI Perry Warjiyo), saya mendengar dari banyak pelaku-pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering di pelaku-pelaku?” ujarnya.
Selain dana yang mendendap di sektor jasa keuangan, Jokowi juga melihat ada sumber dana lain yang bisa menggerakkan sektor riil. Jokowi menyayangkan realisasi belanja pemerintah daerah juga belum maksimal, padahal tahun 2023 akan segera berakhir.
Rendanya penyerapan anggaran ternyata terjadi pada pemerintah pusat dan daerah. Karena realisasi belanja pemerintah daerah, itu masih di angka 64%. Pemerintah pusat juga masih di angka 76% persen.
“Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan selalu saya telepon, tetapi enggak telepon pak Gubernur nanti mengintervensi. Menteri Keuangan pasti saya telepon, ini kondisinya seperti apa sebetulnya,” kata Jokowi.
Bila anggaran pemerintah terserap maka akan menambah peredaran uang di sektor riil. Belanja rutin pemerintah pusat dan daerah akan menggerakkan sektor riil.
Apalagi saat ini bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Roda ekonomi nasional tertekan faktor eksternal dan kenaikan harga-harga barang.
Padahal dari data utang pemerintah yang diungkap kemenkeu, SBN merupakan salah satu sumber utang pemerintah. Dan yang paling aman karena dalam bentuk rupiah.
Per Oktober 2023 utang pemerintah didominasi surat berharga negara (SBN), yakni sebesar 88,66 persen atau Rp7.048,90 triliun. Sedangkan sisanya merupakan pinjaman sekitar 11,34 persen atau sebesar Rp901,62 triliun.
“Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo yang optimal,” tulis Kemenkeu dalam laporan tentang utang tersebut.
Tetapi dampaknya seperti yang diterima Jokowi tentang keluhan para pengusaha yang kesulitan mencari pendanaan karena uang beredar semakin mengering. Artinya perbankan membatasi kredit ke sektor usaha dan lebih memilih diinvestasikan dalam bentuk SBN.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)