Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengaku tidak kaget dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk kader PDIP, Dharmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).
“Kan sejak lama saya selalu kritisi bagaimana menteri BUMN kita ini. Banyak relawan Jokowi masuk komisaris BUMN. Sekarang malah Dharmawan yang disebut-sebut kader PDIP itu, ditunjuk sebagai direktur utama PLN,” ungkap Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Dia bilang, BUMN di era Presiden Joko Widodo akan sulit berkelit dari stigma sapi perah. Lantaran itu tadi, terlalu banyak relawan yang masuk di jajaran komisaris bahkan direksi BUMN. “Oke, katakanlah Dharmawan itu profesional. Orangnya pinter. Tapi bagaimana dia bisa melawan kepentingan politik yang mengarah kepadanya. Saya kira sulit sekali,” tuturnya.
Masalah ini, menurut Anthony, dikhawatirkan berdampak kepada kinerja perusahaan. Apalagi PLN adalah BUMN sektor energi lsitrik yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Ketika ada proyek pengadaan atau pembangunan infrastruktur kelistrikan bernilai triliunan, lanjutnya, berpotensi terjadi KKN. “Soal potensi KKN harus menjadi catatan. Karena orang partai yang dipercaya menjadi dirut BUMN strategis. Kita enggak menuduh cuman khawatir saja,” paparnya.
Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Dharmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) memang bikin heboh dan gaduh. Lantaran, Dharmawan adalah politikus PDI Perjuangan.
Menurut Anthony, pilihan Menteri Erick terkait dirut PLN dijabat Dharmawan Prasodjo ini, melenceng dari nilai-nilai AKHLAK yang dicetuskannya. Di mana AKHLAK merupakan kepanjangan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. “kalau soal nilai AKHLAK itu kan retorika saja. Faktanya kan enggak begitu,” tegas Anthony.
Berdasarkan penelusuran Inilah.com, Darmo, sapaan akrab Dharmawan, adalah caleg PDIP dalam Pemilu Legsilatif 2014. Dia memilih daerah pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah yang disebut ‘dapil neraka’ lantaran banyak nama besar di situ. Dapil V Jateng meliputi Solo, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali.
Benar saja, syahwat politik Darmo tak kesampaian. Dia kalah suara dengan para seniornya yakni Puan Maharani, Aria Bima, dan Rahmad Handoyo. Pada 2015, Darmo ditunjuk sebagai PAW, menggantikan Puan, namun ditolaknya.
Pria kelahiran Magelang pada 19 Oktober 1970 itu, dinilai memiliki kompetensi untuk mengisi Komisi VII DPR karena kemampuan dan pengalamannya di bidang energi. Dia lebih memilih sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Sampai berita ini diturunkan, upaya Inilah.com meminta konfirmasi kepada Dharmawan, tak membuahkan hasil. Permintaan wawancara melalui WhatsApp, tidak direspons. Demikian pula upaya menelepon, tidak berhasil.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)