Termasuk dalam negara demokrasi, di Indonesia keberadaan partai politik sebagai penyampaian aspirasi ternyata sudah ada sebelum kemerdekaan.
Keberadaan partai politik pertama di Indonesia ini merupakan bentuk penyampaian pendapat di masa pemerintahan kolonial Belanda masih menjajah Indonesia.
Menurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warna negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sejarah Terbentuknya Partai Politik Pertama di Indonesia
Partai politik di Indonesia saat ini merupakan perkembangan dari partai politik sebelumnya yang lahir di Hindia Belanda (Indonesia) yang bernama De Indische Partij.
Partai politik pertama di Indonesia tersebut didirikan pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai yakni Danurdirja Setiabudhi (Ernest Douwes Dekker), Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara dan Tjipto Mangunkoesoemo).
Terbentuknya De Indische Partij tersebut juga karena keresahan Ernest Douwes Dekker seorang keturunan Belanda yang merasa didiskriminasi berupa kebijakan politik atau bukan politik oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda.
Saat itu, Ernest Douwes Dekker sempat mengikuti partai lain bernama Indische Bond pada tahun 1898 yang didirikan oleh K. Zaalberg yang merupakan seorang Indo.
Kemudian ia sadar jika partai yang berisi kaum Indo saja tidak cukup kuat untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Partai ini adalah sebuah organisasi kebangsaan yang memiliki tujuan untuk membangun patriotisme bagi semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air.
Untuk bisa mencapai tujuan itu, ada beberapa bentuk usaha yang dilakukan oleh De Indische Partij yakni memberantas kebencian antaragama, meningkatkan pengaruh pro Hindia ke pemerintahan, memperjuangkan hak orang Hindia, serta memberantas sikap sombong yang ada di masa itu.
Menjadi Ancaman Pemerintah Kolonial Belanda
Resmi berdiri di Bandung, Jawa Barat partai politik De Indische Partij adalah organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik.
Partai itu didirikan untuk memperbaiki keadaan kaum Indonesia yang pada saat itu menaruh dendam pada bangsa Belanda karena menjadikan sebagai golongan dilupakan oleh Bangsa Belanda.
Pada tahun pertama, De Indische Partij berhasil membuat 30 cabang beranggotakan 730 dan terus bertambah hingga menjadi 6000 anggota.
De Indische Partij memiliki dasar untuk membangun patriotisme bangsa Hindia ke tanah air, serta membuat kerja sama untuk meningkatkan ketertiban negara dan mempersiapkan kehidupan rakyat setelah merdeka.
Karena keinginannya De Indische Partij, pemerintah Kolonial Belanda melihat keberhasilan partai pertama di Indonesia ini menjadi sebuah ancaman.
Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial Belanda menyatakan jika De Indische Partij adalah organisasi terlarang dan berbahaya di tahun 1913.
Selanjutnya, tiga serangkai pendiri De Indische Partij diasingkan ke tempat yang berbeda, sebelum akhirnya mereka dibuang ke Belanda.
Pengasingan tiga serangkai berdampak di Hindia Belanda dan juga Belanda. Di Hindia Belanda, keadaan tersebut membuat para rakyat bumi putera semakin ingin memperjuangkan hak mereka.
Kemudian, dengan alasan kesehatan pada tahun 1914 Tjipto dipulangkan. Menyusul dengan Douwes Dekker yang dipulangkan pada tahun 1917 dan Ki Hadjar Dewantara yang satu tahun setelahnya.
Kisah Dibalik Pembubaran dan Pengasingan Pendiri Indische Partij
Pada akhirnya, tanggal 4 Maret 1913 Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap gerakan radikal yang mengganggu keamanan.
Upaya pendaftaran status badan hukum Indische Partij tersebut ditolak oleh Gubernur Jenderal Idenburg sebagai perwakilan Pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Maret 1913.
Hal ini disebabkan Pemerintah Kolonial Belanda menganggap jika organisasi ini menetang kolonialisme Belanda dan berani mengkritik Belanda.
Meskipun pengajuan Indische Partij ditolak, ketiga pendirinya tetap aktif untuk membuat tulisan mengenai pemerintahan kolonial Belanda.
Kemudian, tulisan Ki Hadjar Dewantara yang berjudul Als ik een Nederlander was (Andaikan aku seorang Belanda) dimuat di surat kabar De Expres.
Berikut ini kutipan dari tulisan sarkas tersebut:
“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya.
Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu.
Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya.
Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya.”
Kemudian, akhirnya ketiganya diasingkan karena tulisannya tersebut. Pada akhirnya Indische Partij mulai sirna. De Indische Partij akhirnya bubar. Partai ini berganti nama menjadi Insulide, kemudian berganti nama lagi menjadi Nationaal Indische Partji atau NIP pada tahun 1919.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)