Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menanggapi santai perihal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pemindahan ibu kota , dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Anies tidak mendukung secara gamblang pernyataan PKS, hanya saja ia lebih menyoroti pengalokasian anggaran untuk pemerataan ke semua daerah di Indonesia.
“Kami juga beberapa kali menyampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan, pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi,” terang Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa memberantas ketimpangan sudah menjadi visinya, Anies pun mengaku telah menyiapkan berbagai program demi mendorong majunya desa, kota kecil menjadi menengah, dan kota menengah menjadi kota besar.
“Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat, kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat,” pungkas Anies.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa partainya sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini ia sampaikan saat menggelar Kick off Kampanye Nasional.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara,” terang Syaikhu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Pemerintah, lanjut dia, telah mengajukan RUU IKN, yakni memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia pun menyebut setelah mendengar berbagai aspirasi, baik dari para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, para tokoh masyarakat hingga mayoritas suara publik menolak disahkannya RUU IKN ini. “PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak Sebagai Ibu Kota Negara,” tegasnya.
Selain aspirasi publik, PKS juga memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta harus tetap menjadi Ibu Kota Negara, yaitu dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan. Selain itu, ia menilai bahwa Kalimantan seharusnya dapat ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)