Politikus PKS Mulyanto mempertanyakan sikap kepolisian yang tebang pilih dalam menangani masalah tambang Wadas dan Tanah Bumbu.
Kta dia, polisi bertindak represif dalam merespons cepat atas penolakan warga Desa Wadas atas rencana pembangunan tambang andesit.
Sementara dalam menangani maraknya penanganan tambang ilegal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, polisi lembek sekali. “Sekarang ini di dalam penanganan kasus penambangan tertentu, aparat terkesan lembek. Sementara untuk kasus penambangan yang lain (Wadas), aparat represif dan intimidatif. Akhirnya yang menjadi korban masyarakat,” kata Mulyanto, Jumat (18/2/2022).
Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, migas, pertambangan dan lingkungan ini, menyoroti pembiaran terhadap penambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria dan nekat menerobos garis polisi. Kasus ini menewaskan seorang advokat Kalsel bernama Jurkani.
Menurutnya, kepolisian dan Kementerian ESDM baik di level pusat maupun daerah, seharusnya solid dalam menangani persoalan tambang. Harapannya, tidak ada tindakan yang terkesan berpihak. “Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki kesepahaman yang sama dan soliditas dalam bertindak, termasuk juga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengakui lemahnya penegakan hukum oleh aparat jadi penyebab utama maraknya tambang ilegal. Bahkan, para penambang liar berani merusak police line, seperti yang terjadi pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anzawara Satria.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)