Kepastian proyek ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, berdampak kepada harga tanah. Saat ini, harga lahan di Penajam Paser Utara, Kaltim, merangkak naik.
Di sisi lain, banyak pengembang yang mulai berburu lahan di kawasan ibu kota negara baru, yakni di kabupaten Penajam Pasert Utara, Kaltim. Mereka bahkan siap menggelontorkan dana besar demi memborong ratusan hektar lahan di sana. “Banyak pengembang perumahan yang membutuhkan lahan hingga ratusan hektare mendatangi pemerintah kecamatan,” kata Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Risman Abdul, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/12/2021).
Dia menambahkan, permintaan lahan dari pengembang berkisar antara 100 sampai 300 hektare (ha). “Permintaan para pengembang itu tidak dapat kami penuhi karena dari mana dapat lahan seluas itu, sebagian besar di Sepaku sudah jadi lahan konsesi,” ucapnya menambahkan.
Dia menjelaskan, dari total luas Kecamatan Sepaku, hanya 30.000 hektar lahan yang masuk kawasan APL (area penggunaan lahan) seperti permukiman penduduk, fasilitas umum, pertanian dan perkebunan masyarakat.
Sementara selebihnya, masuk kawasan taman hutan raya dan hutan industri, sebagai lahan konsesi yang dikelola perusahaan.
Namun ia tidak memungkiri transaksi jual beli lahan di Kecamatan Sepaku setelah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara pada 2019, terus mengalami peningkatan yang transaksinya melalui notaris. “Masyarakat Sepaku banyak mantan transmigran dan lahan mereka rata-rata sudah bersertifikat, kalau transaksi jual beli untuk tanah bersertifikat itu ke notaris bukan di kantor kecamatan,” kata dia.
Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menargetkan, pembahasan RUU itu akan rampung pada Februari 2022. Jika sudah ada UU IKN, maka pembangunan ibu kota baru bisa dimulai dan istana kepresidenan ditargetkan rampung pada 2024. Dalam draft RUU tersebut, aparatur sipil negara (ASN) diproyeksikan mulai pindah ke ibu kota baru pada tahun tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)