Akhirnya, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bersedia serahkan 14 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia untuk dikelola BUMN Pertambangan, MIND ID. Kesediaan ini akan dibarengi dengan perpanjangan Kontrak Kerja (KK) pertambangan PT Vale yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan negosiasi itu berujung pada peluang pemerintah untuk mendapatkan saham tambahan Vale hingga 14%. Artinya, angka itu lebih besar dari kewajiban Vale yang harus melepas 11% saham perusahan sebagai syarat pengajuan perpanjangan KK menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Vale nantinya akan menyetor 14% saham tambahan kepada holding BUMN Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID. “Persentase yang terakhir 11% plus 3%, jadi 14%. Dengan itu, maka komposisi kepemilikan MIND ID akan lebih besar,” kata Arifin seperti dikutip saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/7/2023).
Dari data di BEI, pemegang saham PT Vale Indonesia terdiri dari Vale Canada Limited dengan 43,79%, Sumitomo Metal Mining 15,03%, MIND ID 20%, Vale Japan Limited 0,55%, Sumitomo Corporation 0,14%, dan publik 20,49%. Walaupun dalam kesediaan tersebut, pihak Vale belum mengajukan penawaran harga saham divestasi sebagai tolak ukur besaran nominal yang harus dibayarkan pemerintah.
Akhirnya, Kementerian ESDM memberikan tenggat waktu kepada Vale untuk mengajukan penawaran harga saham divestasi paling lambat pada Desember 2024. Termin tersebut berjarak satu tahun dari kontrak karya pertambangan perusahaan yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
“Soal ini basic dulu yang harus disepakati, kemudian baru yang lainnya. Intinya Vale mau dan mereka lebih fleksibel soal harga,” ujar
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan rapat pada 4 Mei 2023 antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, BKPM dan Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Vale Indonesia bersedia membuka peluang divestasi lebih besar dari 11% saham.
Meski begitu, Vale tetap menginginkan pengendalian operasional dan konsolidasi finansial. “Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11% dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation,” kata Arifin dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR pada Selasa (13/6/2023) lalu.
Pertemuan tersebut membawa misi, keinginan MIND ID yang juga menginginkan hak pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan. Dalam paparannya, Arifin mengatakan bahwa jika MIND ID hanya membeli tambahan 11% saham divestasi tanpa hak pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan, maka MIND ID tidak akan mendapatkan keuntungan atau profit dan berpotensi mengalami kerugian.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)