Rendahnya kepercayaan publik kepada DPR menandakan parlemen tidak mau berbenah. Hal ini terbukti dari serangkaian hasil survei yang selalu menempatkan DPR menjadi lembaga paling tidak dipercayai publik.
Ketua Formappi Lucius Karus menilai rendahnya tingkat kepercayaan kepada DPR menunjukan ketidakpekaan legislator terhadap kondisi riil konstituennya sendiri. Artinya tidak ada tindakan nyata dari legislator memperjuangkan nasib rakyat.
“Bahwa ada yang mengatakan tidak semua anggota DPR buruk, itu nampaknya hanya anggapan DPR saja. Karena kalau ada yang baik maka mestinya masih ada suara rakyat yang diperjuangkan secara gigih di DPR,” kata Lucius, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis, Minggu (3/4/2022), menempatkan DPR sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan rendah yaitu 61%. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia.
Responden tidak mempercayai DPR karena sudah kadung melabeli parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup. Lucius tidak mempersoalkan anggapan publik yang cenderung pukul rata itu.
“Rendahnya kepercayaan publik pada DPR saya kira sudah menjadi hasil yang terus berulang dari survei ke survei yang dilakukan. Hasil yang selalu sama itu seolah-olah menegaskan DPR yang memang tak berubah,” lanjut Lucius.
Dia menilai buruknya citra DPR di mata rakyat tak lepas dari kelakuan para politisi di Senayan serta kinerja parlemen di bawah kepemimpinan Puan Maharani yang tidak transparan. Belum lagi sikap DPR yang tidak kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
“Dalam konteks praktik bernegara yang bersih itu, DPR juga tak terlihat sangat tegas pada pemerintah dalam hal penggunaan anggaran. Tak hanya tak tegas, kecenderungan terjadinya kongkalikong melalui sejumlah proyek atau program tak mampu diterima secara jernih oleh DPR,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)