Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dikritik. Saat ini, rakyat sedang susah duit, belum perlu kendaraan listrik.
Ekonom senior Indef Aviliani menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana subsidi pembelian kendaraan listrik. Subsidi kendaraan listrik, bukanlah sesuatu yang mendesak alias urgent. Serta, tidak memberikan efek domino terhadap perekonomian nasional.
Aviliani mengatakan, saat ini, Indonesia belum memiliki industri perakitan serta infrastruktur untuk pengembangan kendaraan listrik. Seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mumpuni dan merata.
Karena industri perakitan kendaraan listrik di dalam negeri, belum tersedia, maka pemerintah, kata Aviliani, akan mengimpornya. “Artinya, program ini tidak akan memberikan penambahan nilai bagi perekonomian, justru akan semakin ketergantungan dengan produk impor. Jadi ini menurut saya sih belum terlalu urgent ya. Masih perlu dimatangkan lagi,” ujar Aviliani dalam Indef School of Political Economy (ISPE), Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Aviliani, sejauh ini, pemerintah hanya bicara mengenai supply side saja. Tidak sedikit pun menyinggung demand side. Dikhawatirkan, ketika insentif motor listrik diberikan tanpa ada pembelinya, menjadi percuma.
Dia menyarankan, pemerintah menyiapkan industri kendaraan listrik, selanjutnya mempelajari demand side-nya seperti apa. Terakhir, siapkan insentif kalau betul-betul perlu.
“Jadi menurut saya kalau mau bangun industri dulu. Kedua, lihat dulu demand nya yang orientasi ekspor maupun di domestik. Apakah domestik punya kemampuan atau tidak sehingga ketika kita ambil policy itu sudah tahu tentang demand nya. Jadi mesti diubah ini. Pemerintah jangan lagi ke supply side dulu. Tapi demand side,” jelasnya.
Peneliti Indef, Eko Listiyanto mengatakan, rencana insentif motor listrik sebesar Rp6,5 juta per kendaraan, kurang tepat. Saat ini, masyarakat lebih membutuhkan insentif untuk bertahan hidup ketimbang membeli kendaraan.
Eko menilai apabila pemerintah mempunyai anggaran sebanyak itu untuk insentif motor listrik, maka sebaiknya dialihkan kepada masyarakat miskin. Hal itu tentu lebih berguna dan membantu daya belinya.
“Memang saat resesi harus banyak insentif, tapi kan nggak adil. Bagi saya itu masalah. Kalau mau sadar lingkungan harusnya bukan dengan program itu, harusnya Rp6,5 juta untuk memperbaiki lingkungan yang rusak atau diberikan ke orang miskin, pasti lebih senang mereka dan sangat terbantu,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)