Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menggelar pasar murah yang disubsidi hingga sebesar 50 persen dari harga normal. Masyarakat pun bisa membeli harga sembako tersebut dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).
Pasar murah ini keliling guna menjangkau masyarakat desa dengan menjual berbagai komoditas dengan harga terjangkau sebagai upaya mengendalikan laju inflasi di daerah itu.
“Melalui pasar murah ini kita salurkan sembako langsung ke penerima manfaat di desa agar lebih mudah dijangkau dan tidak perlu mengeluarkan ongkos,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah di Kabupaten Bandung, Senin (27/11/2023).
Dia mengatakan pasar murah ini dilaksanakan di empat kecamatan dengan alokasi sebanyak 4.617 paket yang terdiri atas tiga komoditas utama yakni beras, minyak goreng dan gula bagi masyarakat kurang mampu.
Dicky menyampaikan pasar murah ini telah disubsidi oleh Pemkab Bandung sebesar 50 persen dari harga normal dan masyarakat membeli harga sembako tersebut dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).
“Harga ini sudah diberi subsidi oleh pemerintah daerah, jadi masyarakat hanya perlu membeli sebesar Rp76.000 per satu paket untuk tiga komoditas dari harga Rp171.000 sebelum disubsidi,” katanya.
Menurut dia, kehadiran pasar murah ini mampu mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan pokok itu di Kabupaten Bandung.
“Alhamdulillah dengan adanya pasar murah ini juga membantu ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di tengah harga yang masih ada kenaikan dan sebagai stabilisasi harga,” kata dia.
Selain itu, kata dia, Pemkab Bandung juga telah menggelar pasar murah di 31 kecamatan yang dimulai dari awal tahun 2023 dengan alokasi sebanyak 65.291 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bandung.
“Jadi pasar murah ini sudah dilakukan kelima kalinya dengan cakupan 31 kecamatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” katanya.
Dicky berharap pasar murah ini dapat tepat sasaran untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah berbagai harga komoditas masih melambung tinggi.
“Sasaran penerima manfaatnya kami serahkan ke pemerintahan desa, bekerja sama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk pendataan,” kata Dicky.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)