Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, bukan penanaman modal yang sia-sia. Presiden yakin investor yang telah menggelontorkan investasi ke IKN telah melakukan kalkulasi dan perhitungan yang matang.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah menanamkan modalnya. Saya rasa mereka menanamkan modalnya di sini sudah melalui kalkulasi yang matang karena ini bukan investasi sia-sia, pasti mereka mau untung,” kata Jokowi saat “groundbreaking” Hotel Vasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023) pekan lalu.
Dalam laman resmi KSP, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro mengungkapkan mega proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.
Dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.
Pembangunan IKN, kata Jokowi lagi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha.
“Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk,” ujar Presiden.
Presiden juga meminta agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan berbagai proyek di IKN.
Jokowi merencanakan untuk datang langsung ke IKN setiap bulan untuk meninjau langsung pembangunan.
“Setiap bulan harus ada ‘groundbreaking’ berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN),” katanya.
Beban Utang Luar Negeri
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Juli 2023 naik 0,07% dari US$ 396,16 miliar menjadi US$ 396,44 miliar atau sekitar Rp 6.105,2 triliun (kurs US$1= Rp 15.400).
Dari total tersebut, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 193,2 miliar) atau secara tahunan tumbuh 4,1% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy).
Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.
Secara rasio terhadap PDB masih cukup terkendali. Hingga Juni 2023 rasio utang berada di 38,1%, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 39,1%. Nilai rasio utang tersebut masih di bawah peraturan perundang-undangan Keuangan Negara yang menetapkan batas ambang rasio utang terhadap PDB sebesar 60%.
Berdasarkan data The Institute of International Finance, rasio utang rumah tangga Indonesia ada di anka 16,5% dari PDB, sebesar 6,3% pada sektor keuangan, 37,8% di bidang pemerintah, dan 23,6% dari PDB pada sektor non-keuangan.
Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Jokowi berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN. Ia juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari.
“Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.
Ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada Kamis (21/9). Selain itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
IKN dibangun secara jangka panjang dengan proyeksi penyelesaian secara keseluruhan pada 2045. Pemerintah membangun IKN dengan komposisi pendanaan yang sebagian besar berasal dari kerja sama dan investasi swasta. Sedangkan pendanaan dari APBN, berdasarkan rencana awal pemerintah, dialokasikan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan pendanaan.
Namun berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun.
Secara rinci, nilai realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5,5 triliun. Kemudian, alokasi pada APBN 2023 sebesar Rp29,4 triliun dan alokasi pada Rancangan APBN (RAPBN) 2024 adalah Rp40,6 triliun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)