Pemerintah melalui Sekretariat Negara atau Setneg sebut usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan aspirasi dari partai politik. Setneg memastikan pemerintah tak mau ikut diseret dalam polemik tersebut.
“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujar Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Senin (28/2/2021).
Dia mengatakan pemerintah tidak pernah membahas bahkan mengusulkan soal penundaan Pemilu. Sehingga pemerintah tak mau diseret-seret dalam polemik ini.
“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret,” katanya.
Faldo menjelaskan saat ini pemerintah masih fokus dalam penanggulangan COVID-19. Sebab saat ini pemulihan kesehatan, perekonomian dan membuka lapangan kerja adalah hal yang sangat penting.
“Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” ujarnya.
Dia mengaku Presiden Jokowi sedang total mengawal transformasi besar, Kota Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Selain itu, menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)