Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq meminta Polri turun tangan menyelidiki kebenaran dari pakta integritas PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Permintaan yang sama juga disampaikan Mahfud Siddiq untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Karena ini perkara serius jika benar terjadi, ” ujar Mahfudz kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Sebab menurut Mahfud, perkara ini menjadi sangat serius mengingat Presiden Joko Widodo di hadapan Mendagri dan Pj kepala daerah sudah memberikan instruksi agar mereka bersikap netral.
Selain itu, ditambahkan Mahfud, bila pakta integritas ini benar, maka pihak-pihak yang selama ini menuding Prabowo-Gibran berbuat curang, justru melakukan tindak kecurangan tersebut.
“Bahkan ada pihak-pihak selalu mengembangkan isu kecurangan pemilu yang akan dilakukan pihak pemerintah, bahkan ada juga tuduhan diarahkan ke paslon Prabowo-Gibran. Jangan sampai ada maling teriak maling,” kata dia.
Senada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyebut, jika pakta integritas ini benar, maka yang terjadi selama ini pada pihak yang kerap mencibir Prabowo-Gibran berbuat curang, justru adalah pelaku sebenarnya.
“Jika memang valid, wah ini namanya maling teriak maling,” jelas Grace kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Diketahui, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. Hingga berita ini dimuat, Inilah.com masih mencoba menelusuri kebenaran dari sebaran pakta integritas tersebut, karena ada informasi yang menyebut pakta integritas ini juga merupakan salah satu barang temuan saat tim penyidik KPK lakukan penggeledahan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)