Tak lama lagi, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan segera beroperasi.Setelah sebelumnya pemerintah harus putar strategi mencari pendanaannya. Ke depan, lebih berat lagi menemukan cara jitu, supaya kereta cepat tetap penuh penumpang, Subsidi tiket belum menjamin akan menjadi solusinya.
Mengikuti arahan Presiden Jokowi, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), mengusulkan pemberian diskon harga tiket KCJB menjadi Rp250 ribu selama tiga tahun ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tetapi diskon tarif KCJB itu, hanya berlaku untuk kelas II, sedangkan kelas I dan VIP tetap.
Tetapi pengamat meragukan keberadaan KCJB dalam waktu lama akan menjadi pilihan masyarakat. Untuk rute Jakarta – Bandung sudah ada pilihan Kereta Argo Parahyangan yang lebih terjangkau. Selain itu juga ada ruas jalan tol yang tetap bisa menjadi pilihan, karena jaraknya yang relatif dekat
“Belum tentu KCJB ini bisa menarik penumpang dalam jangka waktu yg lama seperti Kereta Argo Parahyangan. Operasi KCJB ini tidak menjamin dapat mengurangi kemacetan seperti rencana pemerintah,” kata pengamat ekonomi dari Celios, Yeta Purnama kepada inilah.com, Minggu (13/8/2023).
Jadi meskipun tiket akan disubsidi pada tahap awal, untuk tiga tahun pun, belum menjamin KCJB menjadi pilihan. Bahkan akan semakin membuat anggaran APBN kian kedodoran membiayai operasional kereta cepat ini. Perlu diingat, konsesi dengan China Development Bank sebagai kreditur selama 80 tahun.
“Kalaupun meningkat paling hanya di awal saja, mengingat bahwa harga tiket kemungkinan akan dinaikkan lagi agar dapat menutupi biaya operasi,” jelasnya.
Masalah lain untuk KCJB adalah faktor lokasi stasiun yang tidak accessible karena jauh dari pusat kota. Masyarakat harus direpotkan mencari transportasi tambahan. “Kalau dibilang proyek yang tepat, mungkin masih jauh dari kata tepat,” ucapnya.
Dari awal, lanjut Yeta, pembangunan proyek ini sudah mengalami banyak masalah. Mulai dari salah perencanaan hingga masalah pembebasan lahan yang menyebabkan cost overrun yang akhirnya memicu APBN bocor dan boncos.
“Padahal proyek belum selesai, masa ketika proyek sudah selesai harus pakai APBN lagi untuk subsidi, kan aneh. Jadi bocor dua kali. Jadi subsidi ini rencana yang kurang tepat. APBN sudah diberatkan dengan membayar utang, jadi subsidi (tiket) ini akan lebih memberatkan APBN,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)