Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

PSHK Desak KY Gali Motif Hakim PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Ramadhan menegaskan Komisi Yudisial (KY) mesti mendalami motif Majelis Hakim Pengadilan…

Selengkapnya »