Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung mengenai kode ‘Pak Lurah’. Ia kembali menegaskan bahwa koalisinya dengan ketiga partai pemerintah, bukan atas arahan presiden.
“Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami, PAN dan Golkar mendukung Pak Prabowo, apakah ada arahan Pak Presiden Jokowi? Saya bilang jelas tidak ada arahan apapun,” tegas Zulhas di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Ia menyatakan keputusan partai matahari putih dan partai beringin berlabuh ke kubu Prabowo Subianto, didasari pemikiran dan diskusi panjang. “Pasti rasional ya keputusan bersama kami, dan ini memang pergerakan yang terbaik. Jadi sama sekali tidak ada arahan (presiden),” ungkap dia.
Meski begitu Zulhas mengakui bahwa memang situasi terkini sedang menghangat, dan ia sebut wajar, karena Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi Indonesia dalam memastikan target menuju Indonesia Emas 2045 bisa dicapai.
“Nah untuk menjadi negara maju itu faktor penentu di tahun politik 2024 kita harus punya pemimpin yang tepat dan pemilu berjalan demokratis, jujur, adil, aman dan lancar kira-kira gitu,” tutur Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi curhat colongan alias curcol saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI. Jokowi mengaku dirinya sering dijadikan tameng untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.
Mulanya Jokowi berbicara soal mulai menghangatnya situasi terkini karena telah memasuki tahun politik jelang pemilu. “Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan “Pak Lurah” tersebut. Belakang Jokowi paham bahwa sebutan itu merupakan kode yang merujuk pada dirinya. Ia menegaskan hal tersebut keliru, karena dirinya merupakan Presiden RI.
Jokowi menegaskan, penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan dirinya. “Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)