Tidak Etis Jokowi Komentari Debat Pilpres, Setara Institute: Presiden Harus Netral!

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengomentari persoalan debat ketiga Pilpres 2024. Langkah tersebut dia nilai sebagai tindakan yang tak etis.

“Tidak etis seorang Presiden memberikan komentar soal debat Pilpres. Beliau mestinya netral, dan tidak terkesan memproteksi kandidat tertentu. Apalagi substansi komentar Presiden sebenarnya tidak faktual, tidak objektif, dan mudah disanggah,” tegas Halili kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Dengan Jokowi angkat bicara, lanjut dia, makin menegaskan posisi eks Wali Kota Solo itu tidak netral. Tentu hal ini tak sesuai dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu, terkait imbauan agar aparatur negara bersikap netral.

“Keberadaan putra beliau sebagai cawapres salah satu paslon sebenarnya sudah tergambar, bahwa beliau hampir tidak mungkin netral. Beliau pasti berpihak,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi, momen makan siang berdua Jokowi dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, malah makin menguatkan kesan keberpihakan seorang kepala negara.

“Apalagi dengan berkomentar mengenai debat yang semua sudah tahu, performa terburuk ditampilkan oleh capres nomor 2, dengan sebagian besar ‘serangan’ oleh capres nomor 1, semakin tergambar bahwa Presiden sebenarnya mengambil sikap terbuka mendukung paslon nomor 2 dan artinya berhadap-hadapan dengan paslon di luar itu,” terangnya.

Tidak netralnya sosok presiden dalam pemilu, tutur dia, tentu akan menjadi pertaruhan kredibilitas penyelenggara pemilu, sebagai instrumen demokrasi.

“Ketidaknetralan Presiden pasti akan semakin memperburuk demokrasi kita, yang sebenarnya saat ini saja sudah dinilai tidak baik-baik saja, stagnan, mundur (regressive), cacat (flawed), bahkan mengarah pada otoriter (leading to otoritarianism),” ujar Halili.

Halili mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menegur Jokowi yang sudah keliru dalam bersikap. Selain itu, dirinya juga berharap agar para penyelenggara pemilu dapat memainkan peran penting, untuk mengawal integritas Pemilu 2024.

“Dan mencegah mobilisasi aparatur negara untuk pemenangan Calon tertentu, termasuk mobilisasi yang dilakukan oleh Presiden, melalui otoritas politik yang melekat pada beliau, tak terkecuali melalui komentar dan sikap politik beliau,” tandasnya.