Market

Utang Sirkuit Mandalika, Fraksi Oposisi DPR Keberatan APBN Talangi InJourney

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC)/ InJourney sedang menjadi sorotan publik karena memikul utang Rp4,6 triliun dari pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK mengungkapkan, KEK Mandalika ini, modal investasi untuk pembangunan infrastukturnya jauh lebih besar dibandingkan pemasukan yang dihasilkan.

“KEK Mandalika ini, Modal investasi terutama untuk pembangunan infrastrukturnya jauh lebih besar dibandingkan pemasukan yang didapatkan. Sebagai contoh, saat gelaran MotoGP 2022 saja, Sirkuit Mandalika penuh sesak oleh penonton. Namun penjualan tiket, tetap tidak bisa menutup pengeluaran acara yang lebih besar,” ujar Amin kepada Inilah.com, Sabtu (17/06/2023).

Menurut Amin seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan dana Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggelar event balapan motor kelas dunia.

“Pemerintah seharusnya tidak perlu mengeluarkan uang rakyat untuk menyelenggarakan balapan motor kelas dunia. Dana APBN lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjangnya,” tutur Amin.

Namun, Amin tidak membantah jika pembangunan infrastruktur ini dikelola dengan baik oleh ITDC akan berdampak positif bagi perekonomian di Lombok dan sekitarnya.

“Pembangunan infrastruktur ini bagus bagi perekonomian di Lombok dan sekitarnya, karena akan menggerakan perekonomian lokal. Dan itu sangat tergantung kemampuan pengelola (ITDC) maupun pemerintah daerah dalam menciptakan beragam inovasi dan kreativitas untuk pengembangan perekonomian berbasis pariwisata,” jelasnya.

Pekan lalu, Komisi VI DPR menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,19 triliununtuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney yang terseok-seok mengelola Sirkuit Mandalika. Usai gelaran Grandpix dan Balapan Superbike, Sirkuit Mandalika terjerat utang hingga Rp4,6 triliun.

Persetujuan PMN tersebut diajukan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk empat BUMN dengan total Rp5,7 triliun berasal dari dana investasi di APBN 2023. Selain PMN untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney yang terseok-seok mengelola Sirkuit Mandalika, ada tiga BUMN lain yang menikmati dana segar dari APBN.

Mereka adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3 triliun dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1 triliun dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri. Terakhir PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button