Senin, 15 Mei 2023 – 13:02 WIB
Ilustrasi Politik Uang: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan angka jumlah masyarakat yang bersifat permisif terhadap politik uang cukup tinggi, mencapai 48 persen, sebagaimana ditemukan dari hasil Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada Pemilu 2019. (Foto: liputan6)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta masyarakat supaya menolak segala bentuk praktek politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Johanis meminta masyarakat waspada terhadap serangan fajar yang mungkin terjadi pada gelaran tahunan politik tersebut.
“KPK mengingatkan kembali untuk menghindari pemberian maupun penerimaan serangan fajar,” kata Tanak, sebagaimana dikutip Inilah.com dalam akun resmi milik KPK, Senin (15/5/2023).
Sebab menurut Tanak, segala praktek politik uang dalam pemilu, tak akan menghasilkan seorang pimimpin yang peduli dengan rakyatnya. Sebaliknya menurut dia, justru menghasilan tradisi kepentingan pribadi dan golongan.
“Hal ini adallah perilaku koruptif yang akan menuntun pada perbuatan korupsi lainnya,” kata dia.
Oleh sebab itu ditambahkan Tanak, rantai ‘serangan fajar’ tersebut haruslah diputus dengan tidak menerima amplop maupun sembako.
“Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang dan sembako, atau yang sering disebut dengan serangan fajar atau vote buying, mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu,” kata tanak dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi 2023, di Bogor, Jawa Barat.
Nebby Mahbubir Rahman
Beri Komentar (menggunakan Facebook)