2 Kali Ngaku Sudah Tahu Pelakunya, Menko Luhut Bukan Ketua LSM

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengkritik Menko Maritim dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan bisanya hanya mengulang-ulang pernyataan. Bahwa Luhut sudah tahu pelaku penyelundupan bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China.

“Ingat, Pak Luhut bukan pengamat atau ketua LSM, tetapi Menko Marves. Tak elok bicara sejak awal, mengungkap ekspor ilegal biji nikel 5,3 juta metrik ton. Yang hingga saat ini masih penuh teka-teki. Meski sudah sejak awal diselidiki KPK,” kata Yusri di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Dia menantang Menko Luhut, jika benar sudah mengantongi data penyelundup bijih nikel ilegal yang merugikan negara hingga Rp14,5 triliun, dibuka saja ke publik. Dan, perintahkan KPK untuk membongkar hingga ke akar-akarnya. “Jika yakin sudah tahu eksportir ilegal buka saja dan minta KPK proses penyidikan dan ungkap siapa saja jaringan serta bawa ke pengadilan untuk dihukum seberatnya,” kata Yusril.

Masih kata Yusri, pernyataan Menko Luhut yang menyebut batubara adalah komoditas tambang yang sulit diselundupkan. Alasannya, tata kelola ekspor batubara sudah menganut sistem digital. Sehingga sulit dikelabui. 

“Kami bantah juga pernyataan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Seolah-olah praktik ilegal mineral hanya terjadi di bijih nikel, sementara batubara aman. Kenyataannya, praktik ilegal juga terjadi di batubara. Modusnya dengan menurunkan kualitas batubara untuk mengurangi kewajiban PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ini seringkali dilakukan eksportir nakal,” terangnya.

Menurut Yusri, sepanjang tata kelola mineral menganut sistem digital namun tidak terintgerasi dengan stakeholder lainnya, tetap saja rawan terjadinya praktik ilegal. “Itu buktinya banyak pejabat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkena kasus dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Yusri.

Pada Rabu (6/9/2023), Menko Luhut menyebut sudah berkoordinasi dengan KPK terkait dugaan ekspor bijih nikel ilegal sebesar 5 juta ton ke China. Dia pun menyebut, ekspor bijih nikel ilegal itu, berasal dari Kalimantan Selatan.

“Yang 5,1 juta ton itu kan? Sekarang ini dengan digitalisasi itu sudah kita bicara dengan KPK. KPK sudah telepon saya menjelaskan karena mereka yang dapat dengan kami, karena semua digitalize, kita sudah urut dari China mana asalnya itu, asalnya itu dari Kalimantan Selatan,” tutur Menko Luhut.

Selanjutnya, Menko Luhut mengaku sudah mengantongi nama-nama eksportinya. Namun, tidak secara gamblang disebutkan siapakah dalang dari praktik ilegal tersebut. “Karena semua itu digitalize, kita sudah urut dari China mana asalnya itu, asalnya itu dari Kalimantan Selatan. Siapa anunya, kita sudah tahu semua,” ujar Menko Luhut.

Kata Menko Luhut, Kemenko Marves dan KPK sedang menyelidiki terkait adanya material iron yang tercampur dalam bijih nikel yang diekspor tersebut. Agar tidak terulang, Menko Luhut berkoordinasi dengan KPK dan Jaksa Agung untuk menerapkan sistem digitalisasi pada komiditas tersebut.

“Jadi semua lagi kita investigasi. Kalau untuk batubara, sudah sangat sulit untuk menipu karena sudah digitalize. Sekarang nikel kita masukin dengan Jaksa Agung, dengan KPK juga bicara semua akan kita masukan digitalize sehingga kita bisa trace semua,” ujar Menko Luhut.

Sejatinya, pada 24 Juli 2023, Menko Luhut mengaku sudah mendapat nama perusahaan yang diduga melakukan praktik ekspor bijih atau ore nikel ilegal dari Indonesia ke China, sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022. Nama perusahaan itu diperoleh dari laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri beberapa waktu lalu.  “Pak Firli bilang ke saya, sudah dapat (perusahaannya),” kata Menko Luhut.