Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi menyebut pemilu pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti zaman orde baru.
Dia mengatakan bahwa pemilu pada era Orde Baru melibatkan birokrasi pemerintahan dari atas hingga yang paling bawah sebagai mesin politik pemenangan. Tak hanya itu dia juga mengatakan pada era Orde Baru aparat baik TNI ataupun Polri juga dilibatkan. Hal tersebut justru dirasakan pada pemilu saat ini.
“Itu praktik yang dilakukan di pemilu Orde Baru. Nuansa itu terasa kembali di pemilu yang sekarang karena itu secara bercanda sering saya bilang ini Orde Baru 4.0. Jadi situasi dan nuansanya (zaman Orde Baru) kita rasakan,” ujar Jojo dalam diskusi Pemilu Buruk dan Abai moral: Hanya di Era Jokowi, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Jojo menjelaskan indikasi Pemilu 2024 mirip seperti Orde Baru dapat dilihat dengan pelibatan aparat kepolisian di beberapa daerah. Mereka melakukan intimidasi dan bersikap represif, seperti meminta laporan keuangan desa.
“Indikasi yang kedua ngapain polisi minta setiap penyelenggara pemilu di setiap kantornya itu memasang CCTV di kantor Bawaslu ataupun KPU. Apa urusannya polisi memata-matai penyelenggara pemilu dan repotnya penyelenggara pemilu pun oke-oke saja. Bahkan polisi meminta data pemilih kepada penyelenggara buat apa itu. Kira-kira apa kompetensi dan korelasi meminta data pemilih kepada penyelenggara,” katanya.
Dia mengatakan contoh yang didapatkan di beberapa daerah tersebut merupakan indikasi adanya keterlibatan aparat dalam penyelenggaraan pemilu seperti zaman Orde Baru. Jojo menyebut, bahwa pemilu saat ini merupakan pemilu yang paling buruk.
“Nuansa orde baru itu kental dan tebal kita rasakan di pemilu kali ini karena itu maka pemilu kali ini bisa dikategorikan berdasarkan indikasi-indikasi itu bisa kita simpulkan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang buruk. Kecurangan dilakukan secara kolosal, ada kecurangan kolosal yang kita rasakan,” pungkas dia.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)