Di setiap pemilu, netralitas selalu menjadi sorotan. Meskipun aturan dengan tegas menyebutkan keharusan netralitas bagi pelayan rakyat dari mulai Presiden sampai ke tingkat bawah bahkan hingga ke pengurus RT/RW, namun masih saja ditemukan aparat dari pusat hingga ke daerah malah menjadi alat politik untuk kekuasaan.
Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini pun, isu kecurangan dan ketidaknetralan terus menyeruak dan melebar hingga menjadi sorotan publik. Bau sangit keterlibatan jaringan haram para pejabat, aparatur sipil negara (ASN), dan penegak hukum sudah merebak jelang Pilpres 2024. Perilaku ini tercium hingga ke daerah-daerah.
Apakah ini berarti netralitas hanya jargon kosong tanpa makna?
Simak selengkapnya di Tukar Pikiran Exclusive.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)