Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku lega lantaran Indonesia tak punya utang kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Sudah dilunasi era Presiden SBY.
Kata Menteri Bahlil, ada beberapa saran IMF terkait kebijakan perekonomian Indonesia yang tidak sesuai. Sehingga dengan lunasnya utang tersebut, Pemerintah Indonesia tidak perlu ‘merasa tidak enak’ untuk mengikuti arahan IMF.
Pernyataan ini mewakili rasa geram Bahlil lantaran IMF meminta Indonesia untuk membuka kembali ekspor bijih nikel, bahkan melarang Indonesia untuk tidak memperluas larangan ekspor komoditas lain. “Apakah kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita ikuti? Meski ada sebagian kebijakannya yang bagus,” tutur Menteri Bahlil, Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Mantan Ketum HIPMI ini, menerangkan, Indonesia memiliki sejarah panjang dengan IMF. Pada masa krisis moneter 1998, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kala krisis ekonomi 1998, IMF memberikan sejumlah resep untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Namun kenyataannya justru menimbulkan efek sebaliknya. Ekonomi Indonesia yang sedang mengalami guncangan justru semakin memburuk karena mengikuti saran IMF.
Kala itu IMF merekomendasikan agar industri-industri dalam negeri ditutup seperti industri Dirgantara. Selain itu, pemberian bantuan sosial juga direkomendasikan untuk diberhentikan yang akhirnya membuat daya beli masyarakat melemah.
“Di situlah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan hampir semua pengusaha koleps. Kredit-kredit macet asetnya diambil. Apa yang terjadi? negara kita lambat menuju pertumbuhan. Di tahun sama Malaysia tolak rekomendasi IMF. Jadi malah justru saya menanyakan apa maksud dari IMF sampaikan (mencabut larangan ekspor nikel) ini?,” tegas Menteri Bahlil.
Maka dari itu, Menteri Bahlil tidak ingin rekomendasi IMF yang dinilai berdampak buruk bagi Indonesia terulang kembali. Terlebih, terdapat negara lain yang diperbolehkan untuk stop ekspor mentah komoditas.
“Masa yang lain boleh, kita tidak? Kita ini sudah merdeka. IMF sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap, dia masukan kita ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal,” tegas Menteri Bahlil.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)