Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah. Hal tersebut sebagaimana ketetapan Perpres Nomor 79 Tahun 2019.
“Terutama, komitmen dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian atau Lembaga terkait,” kata Airlangga yang juga ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah, secara daring Rabu (11/5/2022).
Menurut Menko, untuk mendukung pemulihan eknomi dan mendorong perekonomian Jawa Tengah, perlu berbagai upaya strategis yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satunya adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai Kawasan di Jawa Tengah.
Perpres Nomor 79 Tahun 2019 berisi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang.
“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselarasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ujar Menko Airlangga.
Hasil Monitoring dan Evaluasi KPPIP
Airlangga memaparkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 270 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019. Nilai investasinya sebesar Rp354 triliun.
Ia mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019 harus selesai pada tahun 2024 atau financial closing dapat tercapai pada tahun 2024.
Di samping itu, ia menekankan, pentingnya kepastian pengadaan tanah dan perizinan yang harus dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.
Berdasarkan pemantauan proyek yang dilakukan oleh KPPIP Kemenko Perekonomian, bersama dengan tim Provincial Project Management Unit (PPMU) Provinsi Jawa Tengah, hingga bulan Mei 2021, kemajuan proyek-proyek tersebut sebagai berikut:
- Sebanyak 16 proyek telah selesai dan beroperasi dengan nilai Rp19,6 triliun;
- Sejumlah 1 proyek telah selesai sebagian dan beroperasi dengan nilai Rp32,5 miliar;
- Sebanyak 21 proyek dalam tahap konstruksi dan target selesai maksimal tahun 2024 dengan nilai proyek Rp9,4 triliun;
- Sebanyak 99 proyek dalam tahap penyiapan dengan rincian: (a) 15 proyek memenuhi readiness criteria dan dapat diselesaikan hingga tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp1,5 triliun (b) 84 proyek diselesaikan melewati tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp162,2 triliun;
- Sejumlah 133 proyek masih dalam tahap perencanaan dan diselesaikan setelah tahun 2024 dengan nilai Rp161,1 triliun.
Arahan Strategis Menko Airlangga
Adanya pandemi Covid-19, sejak awal 2020, sedikit menghambat perkembangan dari pembangunan proyek. Akan tetapi, KPPIP bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tetap berkomitmen melakukan upaya percepatan pembangunan dan debottlenecking permasalahan proyek-proyek tersebut.
Menko Perekonomian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek, antara lain proyek-proyek:
Pertama, pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon-Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan di tahun 2023;
Kedua, pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 senilai Rp6,5 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 atau maksimal di tahun 2025.
Ketiga, penyelesaian Pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Keempat, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama di tahun 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai tahun 2023. Sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
Kelima, pembangunan Kawasan Industri Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda, yaitu melalui skema business to business (pendanaan swasta).
Keenam, mendorong percepatan penyelesaian Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kab. Kendal pada tahun 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang.
Ketujuh, mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di beberapa Kabupaten tersebut.
Soal Isu Tanah Musnah
Dalam rapat ini Menko Perekonomian juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.
“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,” ujar Menko Airlangga.
Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan harapan Gubernur Jawa Tengah, pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)