Menkeu Sri Mulyani berharap student loan atau pinjaman pendidikan yang sedang dikaji dewan pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan mengalami gagal bayar seperti yang terjadi di AS.
“Kami sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability atau kemampuan pinjaman itu (student loan),” kata menkeu di Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Dalam kajian tersebut, lanjut menkeu, kemampuan mahasiswa dalam mengembalikan pinjaman tersebut akan menjadi perhatian. Tujuannya untuk menghindari bertambahnya beban mahasiswa.
“Sehingga tidak memberatkan mahasiswa, tapi tetap mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama kepada kelompok yang tidak mampu,” ujarnya lagi.
Saat ini, jelas menkeu, program LPDP terus mengalami perkembangan. Dana abadi tersebut awalnya Rp1 triliun hingga saat ini hampir mencapai Rp139 triliun. Ditambah dengan penambahan anggaran yang mencapai Rp 150 triliun.
Sri Mulyani menyampaikan dalam program LPDP, banyak pilihan yang dibuat antara lain dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, dan diperluas untuk pendidikan agama lainnya. Dengan demikian dana abadi turut merespon banyak hal termasuk kebijakan yang disebut beasiswa afirmasi, terutama untuk para murid jenjang S1.
Pernyataan menkeu ini menanggapi polemik yang dialami mahasiswa Institut Teknologi Bantung (ITB). Sebanyak 1.800 mahasiswa ITB mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024.
Namun pihak rektorat ITB hanya menyetujui keringanan kepada 300 mahasiswa atau 17 persen saja. Sedangkan sisanya disarankan mengambil cuti atau menarik pinjaman dari aplikasi pinjol Danacita yang telah bekerja sama dengan ITB. Namun tawaran tersebut ditolak mahasiswa dan akhirnya viral di media sosial X sejak pekan lalu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)