Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apakasindo) menilai semakin sedikit jumlah CPO yang tersedia di pasar global, maka akan makin menguntungkan petani sawit, karena harga tandan buah segar menjadi terdongkrak. Tetapi bagaimana nasib konsumen minyak goreng?
Jika semakin sedikit CPO yang tersedia di pasar global, maka akan naiklah harga CPO dan harga tandan buah segar kami akan terdongkrak. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar, dan saat bersamaan Indonesia sebenarnya juga konsumen CPO terbesar di dunia.
“Jadi, kuncinya adalah serapan biodiesel domestik,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Apakasindo, Gulat ME Manurung di Jakarta, Selasa.
Gulat memaparkan total produksi CPO mencapai sekitar 47 juta ton pada 2022. Kemudian, dengan adanya program biodiesel B35, CPO yang terserap sebesar 13,15 juta ton dan berhasil membuat harga tandan buah segar petani lebih terjaga.
Apabila sebelumnya harga tandan buah segar hanya Rp1.200-Rp1.400 per kilogram, tetapi sejak B30 dan B35 harganya telah mencapai rerata Rp2.200-Rp2.800 per kilogram.
Berkurangnya ketersediaan CPO di pasar global, lanjutnya, juga bisa dimanfaatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengoptimalkan produktivitas petani sawit melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Adanya PSR ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dari 200-600 kilogram tandan buah segar/hektare/bulan dengan produksi CPO 2-2,5 ton per tahun menjadi 2,5-3,5 ton tandan buah segar/hektare/bulan dengan produksi CPO 6,5-9 ton per tahun.
Sementara ekonom senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengingatkan tentang program pemerintahan Joko Widodo tentang kebijakan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) sejak tahun 2015. Akibat kebijakan ini, harga minyak goreng melambung. Saat ini tercatat, harga minyak goreng stabil di kisaran Rp 19.000-an per kilogram. Padahal harga CPO dalam tren menurun. Ketika harga CPO untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan harga untuk industri pangan yakni minyak goreng.
Komoditas CPO yang awalnya menjadi bahan dasar minyak goreng, Malapetaka bagi masyarakat di tahun 2022 saat harga minyak goreng merangkak naik seiring dengan peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel.
Sebelumnya Ekonom senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengingatkan tentang program pemerintahan Joko Widodo tentang kebijakan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) sejak tahun 2015. Nah, ekonomi yang awalnya satu barisan dengan Jokowi di awal pemerintahannya, menyayangkan kebijakan biodesel ini.
Akibat kebijakan ini, harga minyak goreng melambung. Saat ini tercatat, harga minyak goreng stabil di kisaran Rp 19.000-an per kilogram. Padahal harga CPO dalam tren menurun. Ketika harga CPO untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan harga untuk industri pangan yakni minyak goreng.
Komoditas CPO yang awalnya menjadi bahan dasar minyak goreng, Malapetaka bagi masyarakat di tahun 2022 saat harga minyak goreng merangkak naik seiring dengan peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel.
Peremajaan Sawit Rakyat
Berdasarkan data BPDPKS, penyaluran dana alokasi PSR hingga 31 Oktober 2023 mencapai Rp8,51 triliun dengan peruntukan 134.770 pekebun dan luasan 306.486 hektare.
Sedangkan, potensi usulan yang saat ini terdaftar di dalam PSR daring adalah sebagian besar usulan berada di tingkat pekebun sebanyak 1.244 proposal untuk 52.624 pekebun dan luasan 113.130 hektare.
Kucuran dana BPDPKS diakui Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Subhan sangat bermanfaat untuk melakukan peremajaan tanaman sawit.
Sebagian besar petani menggunakan dana sebesar Rp30 juta per hektare tersebut untuk menebang batang kelapa sawit yang tidak produktif atau kelapa sawit yang tidak dilengkapi sertifikat resmi, pembelian dan penanaman kembali bibit kelapa sawit yang unggul, pembelian pupuk serta kebutuhan yang lain.
Sedangkan, Kepala Dinas Perkebunan Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Ahmad Toyibir menyatakan salah satu kunci sukses utama PSR adalah kelembagaan pekebun.
Menurutnya, kemauan kelembagaan pekebun sangat besar untuk melakukan peremajaan secara mandiri dan swadaya dengan modal pengalaman karena hasilnya juga diyakini bagus dan petani tidak kesulitan mencari offtaker tandan buah segar.
“Dengan kemauan yang besar beberapa kelembagaan pekebun yang tadinya tidak solid akhirnya mereka bersemangat kembali untuk bersatu. Dinas memberikan keyakinan dan pendampingan. Kalau tidak, maka kelembagaan akan begitu-begitu saja,” kata Ahmad.
Adapun untuk mempercepat realisasi dana PSR, BPDPKS menggandeng Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian. Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS Ahmad Munir menyatakan penyaluran dana BPDPKS untuk PSR dan sarana prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Sejumlah upaya untuk percepatan PSR dilakukan melalui FGD bersama stakeholder pertanian, percepatan kegiatan perjanjian kerja sama, serta percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomtek Ditjenbun diterima BPDPKS.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)