Parlemen Indonesia dinilai masih tertinggal dalam aspek kesetaraan gender. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.
“Sidang WAIPA (Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) harus mendorong parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen,” katanya.
Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan oleh perempuan saja tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender.
Oleh karena itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak tantangan di kawasan ASEAN dan Indonesia masih ketinggalan dari berbagai negara seperti di negara-negara Afrika yang parlemennya banyak diisi legislator perempuan.
Putu yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan ASEAN masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.
Dia menilai ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini cukup tinggi. Menurut data Komnas Perempuan tercatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022.
“Ini harus kita respon dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika dimana parlemennya banyak perempuan,” pungkasnya.
Anton Hartono
Beri Komentar (menggunakan Facebook)