Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi pada acara penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai penerbitan izin impor bawang putih di Kantror Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ombudsman, karena mau masuk sampai ke detil bawang putih. Ke depannya kita bisa sama-sama ke produk strategis lainnya yang ada di Bapanas, misalnya daging kerbau, daging sapi, beras atau lainnya,” ujar Arief dalam rilis Rabu (18/10/2023).
Menanggapi concern Ombudsman RI terkait proses importasi bawang putih, Kepala NFA menegaskan posisi Bapanas fokus pada kalkulasi kebutuhan nasional dan disandingkan dengan proyeksi produksi.
“Kami di Bapanas tugasnya merumuskan kalkulasi yang akurat dengan disandingkan data produksi nasional. Dengan itu akan terlihat apakah diperlukan adanya importasi untuk mencukupi kebutuhan nasional. Penyusunan kalkulasi tersebut ke depannya akan semakin akurat karena dilakukan bersama tim Kementerian Pertanian,” papar Arief yang juga Plt. Menteri Pertanian.
“Lalu terkait realisasi importasi, ini sangat diperlukan komitmen bersama di semua pihak yang terkait. Realisasi impor itu harusnya sepakat dan ada komitmen penuh bagi pemegang kuota impor. Kalau realisasinya tidak ada, perlu ada punishment. Contohnya bisa dilihat pada realisasi impor gula yang baru 26 persen. Ini bisa mengganggu stok nasional,” sambungnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan pihaknya senantiasa berusaha menciptakan keseimbangan dalam ekosistem pangan mulai dari hulu sampai hilir. Arief selalu menegaskan komitmen pemerintah bahwa realisasi impor tidak akan mengusik harga petani.
“Bapanas selalu berupaya membuat keseimbangan antara harga di tingkat petani sampai harga di tingkat konsumen sesuai arahan Bapak Presiden. Apabila para pemegang kuota impor memerlukan fleksibilitas harga dikarenakan harga negara asal komoditas lebih tinggi daripada harga Indonesia, itu nanti akan kita lihat bagaimananya. Sementara di sisi lain, tentu pemerintah selalu ingin mensejahterakan petani kita,” beber Arief.
Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional tahun 2023, produksi bawang putih dalam negeri hanya sekitar 23 ribu ton, sedangkan kebutuhan bawang putih nasional dalam sebulan sekitar 55,7 ribu ton atau dalam setahun mencapai 669 ribu ton.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menuturkan masyarakat terbebani harga bawang putih yang lebih tinggi. Ini diakibatkan karena adanya hambatan di dalam pemberian izin yang regulasinya tidak dijalankan secara optimal.
“Harusnya bawang putih yang sekarang dinikmati oleh masyarakat itu bisa lebih murah. Inti poinnya itu adalah adanya hambatan di dalam pemberian izin akibat tadi regulasi tidak dijalankan. Kami tentunya sesuai dengan roda berjalan kalau itu diabaikan dalam 30 hari, kami akan melakukan (penyampaian) rekomendasi (sampai) atasannya Menteri (terkait) yaitu Presiden,” ungkap Yeka.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)